BERAU TERKINI — Sebanyak 4.194 jiwa di Kabupaten Berau tercatat terdampak akibat penghentian bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Berau saat ini masih melakukan langkah penyesuaian sambil menunggu hasil akhir validasi data penerima.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan, kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan lanjutan terkait pembiayaan iuran BPJS Kesehatan tersebut.
Menurutnya, Pemkab Berau belum bisa memastikan skema penanganan secara final sebelum proses validasi data benar-benar rampung.
Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar masyarakat tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan.
“Untuk kemampuan fiskal, kami masih menunggu hasil akhir validasi data. Namun, pada prinsipnya pemerintah daerah optimistis anggaran dapat disesuaikan,” kata Said pada Berauterkini.
Saat ini, Pemkab Berau juga tengah melakukan integrasi melalui sistem satu data guna memastikan sinkronisasi antarorganisasi perangkat daerah.
Langkah ini dilakukan untuk menghindari perbedaan data antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya.
Integrasi tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran, terutama dalam menentukan warga yang benar-benar berhak menerima bantuan iuran BPJS ke depan.
“Kita berharap, dengan proses validasi dan integrasi data yang matang, tidak hanya persoalan penerima bantuan dapat diselesaikan,” tutupnya. (*)
