BERAU TERKINI — Pemerintah Kabupaten Berau tengah berupaya keras mencari solusi terkait ancaman nasib guru non-ASN di sekolah negeri yang dikabarkan akan dirumahkan pada 2027 mendatang.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan, jika kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan tanpa mitigasi yang matang, dampaknya akan sangat fatal bagi dunia pendidikan di Bumi Batiwakkal karena hilangnya banyak tenaga pengajar.
Oleh sebab itu, Pemkab Berau berkomitmen untuk mencarikan jalan keluar terbaik agar jumlah pengajar di daerah tidak berkurang drastis.
Pemerintah daerah berencana mengambil langkah-langkah taktis untuk melindungi para tenaga pendidik yang selama ini menjadi garda terdepan di sekolah-sekolah negeri.
“Solusinya kita carikan jalan keluar, semoga dapat. Kalau toh tidak dapat juga dan kita tidak dapat memberikan solusi yang baik, maka tentu saja kita akan melakukan langkah-langkah strategis ke yang bersangkutan,” kata Gamalis kepada Berauterkini, Sabtu (9/5/2026).
Salah satu upaya yang dipertimbangkan adalah melaporkan kondisi riil di lapangan kepada pemerintah pusat.
Gamalis menilai terdapat perbedaan situasi yang sangat mencolok antara Kabupaten Berau dengan daerah lainnya.
Sebagai gambaran, di saat daerah lain mungkin memiliki tenaga pengajar dengan penghasilan besar, di Berau masih ditemukan guru TK yang hanya berpenghasilan Rp50.000 per bulan dan pembayarannya pun dilakukan setiap tiga bulan sekali.
Namun, upaya untuk memberikan penambahan insentif melalui anggaran daerah kini terbentur pada kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan.
Dilema antara beban pembayaran dan kondisi keuangan daerah yang sedang diperketat ini mengharuskan adanya pembahasan yang lebih mendalam antar instansi.
Menurut Gamalis, persoalan ini akan segera dirapatkan kembali dengan melibatkan seluruh jajaran terkait, mulai Dinas Pendidikan, BPKAD, Bapenda, hingga Sekretaris Daerah untuk merumuskan langkah komprehensif.
“Kita rapatkan lagi kondisi ini, di sisi lain kondisi kita ditambah efisiensi dan segala macam, tapi di sisi lain kita diberikan beban-beban untuk pembayaran. Ini kita rapatkan lebih komprehensif lah,” pungkasnya. (*)
