BERAU TERKINI — Rencana pemangkasan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Berau.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menjelaskan, Bankeu selama ini merupakan dana transfer vital dari pemerintah provinsi.
Kabupaten Berau termasuk salah satu daerah yang menerima alokasi cukup besar setiap tahunnya.
Jika kebijakan penghapusan atau penurunan dana ini benar-benar diterapkan, dampak yang dirasakan daerah dipastikan akan sangat signifikan.
“Kalau itu kemudian misalnya diturunkan atau bahkan dihapus, ya pasti akan berdampak,” ujar Said.
Said menambahkan, alokasi Bankeu sangat erat kaitannya dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan dan jembatan.
Menurutnya, penurunan bantuan keuangan secara otomatis akan menghambat penyelesaian berbagai pekerjaan infrastruktur di Bumi Batiwakkal.
Hal ini sangat bergantung pada kondisi finansial di tingkat provinsi.
Pasalnya, jika pendapatan provinsi menurun, maka distribusi ke daerah melalui Bankeu juga akan mengalami penyusutan.
“Ya mudah-mudahan tidak terjadi itu. Menyesuaikan dengan APBD provinsi juga. Kalau misalnya APBD provinsi menurun, otomatis bankeu kita juga akan menurun,” jelasnya.
Sebagai perbandingan, pada tahun lalu, Kabupaten Berau menerima alokasi Bankeu mencapai kisaran Rp300 miliar.
Jika pengurangan ini direalisasikan, Pemkab Berau telah menyiapkan langkah antisipasi dengan menyesuaikan kondisi keuangan terkini.
Konsekuensi paling nyata adalah kebijakan efisiensi di berbagai lini, di mana banyak kegiatan pembangunan terpaksa harus ditunda demi menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Efisiensi di mana-mana, kegiatan-kegiatan banyak yang kita pending terlebih dahulu,” kata Said.
Saat ini, kondisi Kabupaten Berau diakui masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Said menekankan pentingnya upaya maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mewujudkan kemandirian fiskal.
Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan secara berkelanjutan, inovasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kini sangat dibutuhkan untuk menginventarisasi dan memaksimalkan potensi pajak daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal.
“Dengan dana transfer yang semakin sedikit, maka untuk kemandirian fiskal di daerah dibutuhkan inovasi,” lanjutnya.
Strategi utama yang akan ditempuh pemerintah daerah meliputi dua jalur.
Pertama, intensifikasi untuk memaksimalkan potensi pajak yang sudah ada.
Kedua, ekstensifikasi untuk melihat peluang pajak daerah lainnya.
Bapenda diharapkan lebih jeli dalam melihat celah pendapatan baru yang selama ini belum tersentuh secara maksimal agar pembangunan di Berau tidak sepenuhnya lumpuh akibat pengurangan dana bantuan. (*)
