BERAU TERKINI – Permasalahan kesehatan jiwa di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie, menegaskan penanganan pasien dengan gangguan kesehatan mental tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak kendala, mulai dari keterbatasan akses layanan, biaya penanganan, hingga minimnya pemahaman masyarakat terkait kesehatan jiwa.
Bahkan dalam beberapa kasus, pasien yang sudah mendapatkan penanganan medis kerap kembali mengalami kekambuhan karena kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga.
“Penanganan kesehatan jiwa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Perlu keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, OPD terkait, hingga masyarakat dan keluarga pasien,” ungkap Lamlay, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, dalam sistem pelayanan, setiap pasien harus melalui proses asesmen medis, termasuk pemeriksaan oleh dokter spesialis jiwa.
Hal ini penting untuk menentukan tingkat keparahan serta langkah penanganan yang tepat.
Namun, keterbatasan fasilitas dan pembiayaan masih menjadi tantangan.
Dinkes Berau juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan, termasuk melalui skema jaminan kesehatan seperti BPJS.
Meski demikian, tidak semua kondisi dapat langsung tercover secara optimal, sehingga diperlukan inovasi kebijakan di tingkat daerah.
“Kami berharap ada terobosan untuk menghadirkan sistem yang bisa membantu pembiayaan dan akses layanan, terutama bagi pasien dengan kondisi berat,” tambahnya.
Lamlay menambahkan, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan, termasuk seminar kesehatan jiwa, sebagai upaya memperkuat pemahaman dan sinergi antar pihak.
Ia menekankan, tanpa kolaborasi yang kuat, penanganan masalah ini akan sulit berjalan optimal.
“Ini persoalan bersama. Kalau tidak ditangani secara terpadu, maka akan terus berulang. Karena itu, kami mendorong semua pihak untuk terlibat aktif dalam upaya penanganan kesehatan jiwa di Berau,” pungkasnya. (*)
