BERAU TERKINI – Polemik pelayanan dan tata kelola di RSUD dr Abdul Rivai terus mendapat kritik dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.
Salah satu yang memberikan sorotan yakni Mahasiswa Magister Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), sekaligus mantan Presiden Mahasiswa BEM KM Universitas Muhammadiyah Berau periode 2023/2024, Sainuddin.
Menurut Sainuddin, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah untuk pengembangan RSUD dr Abdul Rivai seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau kita lihat, anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas itu sangat besar, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah. Tapi realitas di lapangan masih banyak keluhan masyarakat, mulai dari antrean panjang hingga pelayanan yang belum maksimal, terutama bagi pasien BPJS,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Ia menilai, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga menyangkut tata kelola dan manajemen rumah sakit yang perlu dibenahi secara serius.
Selain itu, Sainuddin juga menyoroti adanya polemik terkait pembangunan infrastruktur rumah sakit yang dinilai tidak sinkron dengan status perizinan.
Menurutnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kalau perizinannya masih tipe C, tapi pembangunannya mengarah ke tipe B, ini harus dijelaskan secara transparan. Jangan sampai ada ketidaksesuaian yang justru merugikan masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, isu keterbatasan stok obat dan adanya utang miliaran rupiah juga menjadi perhatian.
Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan internal.
“Pengeluaran yang besar harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Kalau tidak, dampaknya langsung dirasakan masyarakat, seperti ketersediaan obat yang terganggu,” katanya.
Sainuddin juga menyinggung pentingnya peran dewan pengawas dalam memastikan setiap kebijakan yang diambil manajemen rumah sakit berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia pun mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD dr Abdul Rivai, termasuk peran pemerintah daerah dan DPRD dalam fungsi pengawasan.
“Evaluasi ini penting, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memastikan pelayanan publik di sektor kesehatan bisa berjalan optimal. Masyarakat Berau berhak mendapatkan layanan yang layak,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Berau agar lebih serius dan tegas dalam memastikan kualitas pelayanan kesehatan, mengingat RSUD dr Abdul Rivai merupakan fasilitas kesehatan utama di Bumi Batiwakkal.
“Komitmen pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa solusi yang jelas,” pungkasnya. (*)
