BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau dihadapkan pada tantangan serius menyusul bakal kosongnya sejumlah jabatan strategis di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam waktu dekat.
Kekosongan ini terjadi seiring banyaknya pejabat yang memasuki masa purna tugas atau pensiun.
Situasi tersebut memicu kekhawatiran, lantaran ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi posisi tersebut dinilai masih terbatas.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, mengatakan, persoalan ini harus menjadi perhatian serius, khususnya bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau.
Menurutnya, pengisian jabatan strategis tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus mengacu pada regulasi yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan kompetensi calon pengganti.
“Ini perlu perhatian serius. Pejabatnya sudah mau pensiun, tetapi penggantinya sulit karena minim tenaga ahli. Ini jadi salah satu persoalan yang harus segera diatasi,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Grace juga mengingatkan BKPSDM agar lebih selektif dan cermat dalam menilai calon pejabat yang akan mengisi kekosongan tersebut.
Ia menekankan pentingnya menempatkan ASN yang benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jabatan.
“Mereka harus jeli melihat siapa yang layak. Jangan sampai jabatan strategis diisi oleh orang yang tidak sesuai kompetensinya,” tegasnya.
Ia menambahkan, mekanisme pengisian jabatan tetap harus melalui tahapan dan kesepakatan yang telah diatur.
Para calon pimpinan tinggi pratama pun diharapkan mengikuti seluruh proses seleksi dengan disiplin.
Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah ASN yang telah memenuhi syarat kepangkatan atau golongan untuk menduduki jabatan eselon II.
“Memang belum mencukupi dari sisi kriteria. Ini yang perlu dicarikan solusi agar tetap sesuai aturan, tetapi kebutuhan organisasi juga terpenuhi,” jelasnya.
Grace berpesan kepada para ASN yang dipersiapkan untuk mengisi jabatan kepala dinas agar tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga memiliki kapasitas dan kesiapan dalam mendukung program pembangunan daerah.
“Harapannya mereka benar-benar mempersiapkan diri, sehingga bisa memenuhi seluruh prosedur dan mampu menjalankan tugas dengan baik,” pungkasnya. (*/Adv)
