BERAU TERKINI — Keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Berau kini menjadi perhatian serius jajaran legislatif.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mendesak pemerintah daerah agar proses penyesuaian sistem yang tengah berjalan tidak berujung pada tertundanya hak-hak masyarakat dalam waktu yang lama.
Sumadi mengingatkan, efisiensi birokrasi tidak boleh mengorbankan waktu pencairan bantuan, mengingat nilai manfaatnya sangat dinantikan oleh warga kurang mampu.
Baginya, kecepatan penyaluran adalah harga mati karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
“Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama. BLT ini menyangkut kebutuhan dasar warga,” tegas Sumadi.
Hingga saat ini, mekanisme penyaluran bantuan tersebut dikabarkan masih dalam tahap finalisasi.
Pemerintah daerah tengah mengkaji skema yang paling tepat, apakah bantuan akan dicairkan secara rutin setiap bulan, per triwulan, atau justru dirapel sekaligus dalam satu tahun anggaran.
“Masih dibahas, skemanya seperti apa,” jelas politisi PKS itu.
Selain masalah waktu, penentuan skema ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menjangkau bantuan tersebut tanpa prosedur yang berbelit-belit di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Hal lain yang menjadi sorotan tajam adalah berkurangnya kuota penerima BLT tahun ini secara signifikan.
Data menunjukkan adanya penurunan drastis dari yang sebelumnya mencapai 900 penerima, kini menyusut menjadi sekitar 500 orang saja.
Sumadi meminta pemerintah daerah melakukan validasi data secara ketat agar pemangkasan ini tidak merugikan warga yang benar-benar membutuhkan.
“Pengurangan ini harus benar-benar berdasarkan data yang valid. Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya berhak justru tidak terakomodasi,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah beralasan keterlambatan ini dipicu oleh adanya penyesuaian sistem administrasi terbaru yang wajib diikuti sesuai regulasi.
Meski mendukung perbaikan sistem agar lebih akuntabel, DPRD Berau berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga bantuan benar-benar sampai ke tangan rakyat.
“Intinya, kami mendukung perbaikan sistem, tapi penyaluran harus tetap cepat, tepat, dan tidak berlarut-larut,” ungkap Sumadi.
Ia berharap proses administrasi tersebut dapat segera rampung dalam waktu dekat agar dampak positif dari bantuan ini segera dirasakan oleh masyarakat kecil di Bumi Batiwakkal. (*/Adv)
