BERAU TERKINI — Harapan untuk menghadirkan kapal pinisi sebagai ikon baru pariwisata bahari dan sungai di Kabupaten Berau tampaknya harus bergantung sepenuhnya pada investasi swasta.
Pasalnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menyatakan tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan unit kapal tersebut pada tahun ini.
Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau gencar mencari investor guna merealisasikan kehadiran kapal pinisi.
Langkah ini dipandang strategis untuk memperluas cakupan pariwisata sekaligus menarik minat wisatawan mancanegara ke Bumi Batiwakkal.
Sekretaris Disbudpar Berau, Samsiah Nawir, menjelaskan, pihaknya sebenarnya telah mengajukan usulan pengadaan kapal pinisi sejak dua tahun lalu.
Rencananya, kapal ini akan difungsikan untuk menyasar wisata sungai dengan konsep storytelling yang menghubungkan tiga wilayah bersejarah, yakni Sambaliung, Gunung Tabur, dan Kota Tua Teluk Bayur.
Meski usulan tersebut sempat mendapat lampu hijau dari Bupati, Samsiah mengakui, kendala utama terletak pada besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membeli satu unit kapal pinisi.
Di sisi lain, Disbudpar melihat masih banyak Daya Tarik Wisata (DTW) di tingkat kampung yang jauh lebih mendesak untuk mendapatkan pengembangan fasilitas dasar atau amenitas.
“Jadi kami melihat banyaknya usulan-usulan dari daya tarik wisata, dari kampung khususnya terkait pengembangan amenitas dan lain-lain, ya kami akhirnya lebih memilih untuk mengembangkan amenitas dulu, penambahan-penambahan amenitas yang belum siap di daya tarik wisata,” jelas Samsiah, Selasa (14/4/2026).
Selain persoalan biaya, aspek manajerial juga menjadi pertimbangan serius.
Pemerintah daerah perlu mengkaji lebih dalam mengenai siapa yang akan mengelola dan mengoperasikan kapal tersebut agar keberlanjutannya terjamin secara profesional.
Walaupun tidak mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan mandiri, Disbudpar menyatakan dukungan penuh terhadap upaya DPMPTSP dalam menarik investor swasta.
Sinergi dengan pihak ketiga dianggap sebagai solusi paling rasional di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami efisiensi.
Untuk tahun ini, Samsiah menegaskan, rencana pengadaan kapal pinisi oleh dinas dipastikan tidak masuk dalam daftar belanja daerah.
Fokus pemerintah tetap pada optimalisasi jaringan wisata yang sudah ada dengan anggaran yang tersedia.
“Oh tentu tidak, karena efisiensi kan. Anggaran justru semakin kecil sekarang, jadi lebih kita prioritas-prioritas saja dulu,” pungkasnya. (*)
