BERAU TERKINI – Kalangan pers, politisi, mahasiswa hingga akademisi duduk bersama dalam membahas arah kebijakan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Masud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Diskusi yang digelar Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kaltim-Tara ini, membuka kebutuhan strategis pemerintah di tengah dinamika kebijakan anggaran pemerintah pusat.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, Abdurahman Amin, secara lugas melontarkan kritik mengenai lemahnya dua pilar penting dalam pengambilan kebijakan, yakni jalur teknokratis melalui riset akademik dan jalur empiris melalui pers.
Menurut sosok yang akrab disapa Rahman ini, independensi akademisi maupun media saat ini menghadapi tekanan besar akibat persoalan anggaran dan kepentingan politik.
“Sisi akademis hari ini tidak benar-benar independen karena disandera oleh anggaran dan politisasi jabatan kampus. Begitu juga dengan media yang kehilangan independensinya akibat keterbatasan sumber daya ekonomi,” tegas Rahman.
Ia menilai kondisi ini berdampak pada lahirnya kebijakan pragmatis yang lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek dibanding kebutuhan riil masyarakat.
Rahman juga mengungkap kontradiksi dalam kebijakan pembangunan, di mana alokasi besar untuk program peningkatan SDM seperti “Gratispol” justru masih dibiayai oleh ekonomi yang sangat bergantung pada batu bara.
“Sedikit saja kebijakan produksi batu bara dikurangi oleh pusat, dampaknya langsung mengguncang ekonomi Kaltim. Kita yang sering menyuarakan anti-tambang pun, secara tidak langsung masih dibiayai oleh sektor ini,” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, akademisi UINSI Samarinda, Suwardi Sagama, turut mempertanyakan efektivitas program pembangunan dalam meningkatkan kualitas SDM di Kalimantan Timur.
Dosen yang aktif di Pusat Studi Konstitusi Demokrasi dan Masyarakat (SIDEKA) ini menyayangkan fokus pemerintah yang dinilai lebih mengejar capaian angka administratif dibanding kualitas nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kita sudah masuk tahun kedua, ketiga, tapi apakah kita masih di tahap pemanasan? Kapan kita benar-benar mencapai kualitas ‘Kaltim Emas’ jika arahnya belum terlihat jelas?” singgung Suwardi.
Ia menekankan bahwa seluruh mandatory spending harus memiliki dampak nyata.
“Hari ini yang sedang dikejar itu lebih ke angka. Tapi pernah tidak kita mengukur jumlah kualitas?” ujarnya mempertanyakan visi besar tersebut.
Menanggapi rentetan kritik tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahri, memandang masukan dari akademisi dan pers sebagai bentuk pengawasan yang sehat dalam iklim demokrasi.
Sebagai legislator dari Partai Golkar, ia menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah memikul tanggung jawab bersama dalam menyukseskan visi pembangunan.
“DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jika pemerintah provinsi sukses menjalankan visi-misinya, maka DPRD juga sukses karena objeknya sama,” jelas Sarkowi.
Ia memastikan pihaknya akan terus mengawal program prioritas seperti “Gratispol” dan pengawasan sektor tambang agar tetap sesuai koridor hukum.
“Ya memang perlu keluar dari zona nyaman, hubungan pers dan akademisi juga mesti dibangun agar saran serta kritik membangun juga bisa didengar oleh pemangku kebijakan,” pungkasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Staf Ahli Gubernur Bidang SDA, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyanto, menegaskan komitmen pasangan Rudy-Seno dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di 10 kabupaten/kota.
Arief menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan sinkronisasi kebijakan pada tiga sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
“Bapak Gubernur Rudy Masud dan Wakil Gubernur Seno Aji memiliki atensi yang sangat besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat,” beber Arief.
Ia menambahkan bahwa kekayaan alam Kaltim harus memberikan dampak berganda bagi kesejahteraan melalui alokasi anggaran sosial yang lebih besar.
“Kita ingin memastikan tidak ada warga Kaltim yang tertinggal dalam arus pembangunan. Komitmen Rudy-Seno adalah mewujudkan Kaltim yang lebih sejahtera dan mandiri,” tandas Arief.
Seminar ini menjadi refleksi penting bagi arah masa depan Kalimantan Timur, terlebih di tengah momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Melalui forum ini, tersirat harapan agar Kaltim tidak sekadar menjadi daerah kaya sumber daya alam, tetapi juga mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dan kualitas SDM yang mumpuni.
