BERAU TERKINI – Wacana penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) pada 2027 menuai kekhawatiran dari kalangan legislatif Kalimantan Timur.
Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menilai, kebijakan tersebut berpotensi menghambat realisasi program prioritas masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.
Menurutnya, keberadaan DAK dan Bankeu selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan di kabupaten dan kota.
Selain itu, juga menjawab berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses.
“Hilangkan DAK dan Bankeu tentu akan memengaruhi kekuatan DPRD Kaltim dalam mengawal atau merealisasikan usulan prioritas konstituen di dapil masing-masing,” ujar Syarifatul, Kamis (14/5/2026).
Ia mengungkapkan, mayoritas anggota DPRD Kaltim bahkan sempat menyuarakan penolakan keras terhadap rencana tersebut.
Sebab, tanpa dukungan anggaran bantuan dari provinsi, banyak kebutuhan pembangunan daerah dikhawatirkan tidak dapat terakomodasi secara maksimal.
Meski demikian, Syarifatul mengaku memahami kondisi fiskal daerah saat ini, termasuk langkah efisiensi anggaran yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Apalagi, sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Gratispol dan Jospol disebut turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
“Namun, kami berharap, skema bantuan keuangan dan dukungan pembangunan kepada kabupaten/kota tetap dipertahankan, meskipun mungkin dilakukan penyesuaian prioritas,” katanya.
Ia menegaskan, sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sangat penting agar pemerataan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Saat ini, DPRD Kaltim masih menunggu keputusan final dari Pemprov Kaltim terkait nasib Bankeu dan DAK 2027.
Ia berharap dukungan pendanaan untuk daerah tidak benar-benar dihapus.
“Harapannya tentu dukungan kepada kabupaten/kota tetap ada, karena banyak program prioritas masyarakat yang memerlukan kolaborasi pendanaan antara provinsi dan daerah,” tambahnya.
Syarifatul juga paham dengan keresahan sejumlah anggota dewan yang khawatir kesulitan merealisasikan hasil serapan aspirasi masyarakat jika Bankeu ditiadakan.
“Banyak sekali yang protes, karena nantinya kami kesulitan merealisasikan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Tidak semua kegiatan bisa di-cover melalui belanja langsung OPD Kaltim,” pungkasnya. (*)
