TANJUNG REDEB – Kabar pelantikan Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau terpilih di Pilkada 2024, Sri Juniarsih dan Gamalis, belum juga tersiar. Mengancam progres penyusunan strategi pembangunan hingga pelaksanaan program prioritas Pemkab Berau.
Kepada awak Berauterkini.co.id, Gamalis mengutarakan keresahan tersebut. Sebab, hingga saat ini Kemendagri RI belum juga mengeluarkan surat perintah pelantikan ke Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
“Belum juga dapat informasi,” kata Gamalis ditemui awak media ini beberapa waktu lalu di rumah dinas jabatannya.
Saat ini, yang dirinya ketahui pelantikan dan pemberhentian secara paripurna telah digelar oleh DPRD Berau. Namun, belum ada tindaklanjut dari kementerian terkait hal itu.
Diketahui, MK telah menetapkan sengketa pilkada tak dikabulkan. Sehingga diberikan waktu untuk digelar pelantikan. Berbeda dengan Mahakam Ulu dan Kutai Kartanegara yang harus melangsungkan Pilkada ulang pasca putusan MK.
“Kalau pengusulan kan sudah,” terangnya.
Dengan begitu, saat ini pasangan kepala daerah Berau, Sri Juniarsih dan Gamalis secara resmi masih didapuk sebagai pasangan kepala daerah yang sah. Hingga nantinya dikeluarkan surat perintah pelantikan oleh kementerian.
“Saat ini masih menjabat definitif,” kata dia.
Dia menegaskan, bila diulurnya masa pelantikan dirinya tak menganggu ritme pemerintahan. Sebab, secara tugas pokok dan fungsi kepala daerah tak gugur. Pun setiap instansi pemerintahan saat ini dipastikan masih bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.
Kendati demikian, terdapat program prioritas tambahan yang dijanjijkan saat pilkada lalu. Membutuhkan kejelasan status agar program itu dapat dimasukkan ke dalam agenda pembangunan.
Paling tidak keputusan itu harus telah muncul sebelum penyusunan anggaran 2026 mendatang. Bila tidak, program prioritas akan terancam molor hingga dua tahun ke depan.
“Eksekutif jelas harus punya kedudukan untuk dapat memasukkan program unggulan dengan menggunankan anggaran daerah,” tegasnya.
Bila pelantikan dapat digelar segera, dia menyebut terdapat beberapa program prioritas yang dapat dilaksanakan pada mata anggaran perubahan APBD Berau 2025. Khususnya yang menyasar langsung ke masyarakat. Seperti pemberian program BPHTB gratis dan penyusunan program pembangunan seperti Cretive Hub dan angkutan transportasi terpadu.
“Karena memang harus dimatangkan program itu, memerlukan kajian juga. Doakan sajalah,” pintanya. (*)
