BERAU TERKINI – Rencana kunjungan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ke sekretariat PWI Kaltim mencuat di tengah tingginya perhatian publik ke kinerja pemerintah.
Kabar ini muncul saat Kaltim sedang ramai dibicangkan karena akan melakukan aksi massa atau demonstrasi pada 21 April 2026 nanti.
Belum lagi Rudy Mas’ud menjadi topik berita nasional lantaran kebijakan anggarannya dinilai tak sesuai dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Rencana itu mendapatkan respons langsung dari Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin.
Ia menyatakan bila tak masalah jika kunjungan itu benar direalisasikan.
Asalkan kunjungan tersebut berkaitan dengan jalinan silaturahmi pemerintah, tanpa ada indikasi intervensi terhadap insan pers.
“Tetapi kalau pun Gubernur Kaltim mau datang, silakan saja, kami pada prinsipnya terbuka,” ujar kata pria yang akrab disapa Rahman, dalam laporan Koran Kaltim.
Dia menekankan, sebagai organisasi profesi, PWI tidak berada dalam posisi untuk mengundang ataupun menolak.
Apalagi Inisiatif kunjungan sepenuhnya berasal dari pihak gubernur, sehingga PWI Kaltim menurut Rahman, memilih untuk menunggu kepastian dari protokoler pemerintah.
Lebih lanjut, Rahman juga mengungkapkan, setelah menerima informasi rencana kunjungan tersebut, dirinya langsung melakukan diskusi internal bersama pengurus harian PWI.
Dia mengakui, dari hasil diskusi tersebut ada beragam pandangan yang disampaikan oleh pengurus internal terkait momentum kunjungannya.
“Ya sebagian pengurus menilai kunjungan di tengah situasi sensitif bisa menimbulkan persepsi politis. Tetapi setiap keputusan atau sikap yang kita ambil harus mencerminkan suara organisasi, bukan individu,” ucapnya.
Lebih lanjut, saat disinggung adanya dinamika publik, termasuk isu menjelang aksi demonstrasi, Rahman menekankan kunjungan tersebut tidak boleh ditafsirkan lebih dari sekadar silaturahmi.
Dirinya memastikan, independensi dan netralitas pers tetap menjadi prinsip utama yang tidak bisa ditawar.
“Kita tegaskan, ini hanya relasi silaturahmi, jadi tidak ada kaitannya dengan kepentingan tertentu,” sebutnya.
Rahman juga menegaskan, PWI bukanlah lembaga yang memiliki kendali terhadap isi pemberitaan media.
Setiap media, kata dia memiliki independensinya masing-masing, sehingga tidak ada jaminan kunjungan pejabat akan mempengaruhi isu-isu dalam pemberitaan.
“PWI itukan organisasi wartawan, bukan pemilik media. Jadi tidak bisa mengintervensi isi berita setiap media,” pungkasnya.
