BERAU TERKINI – Warga Kaltim tengah dihebohkan maraknya muncul video testimoni penyaluran perlengkapan sekolah gratis dalam program Gratispol, Pemprov Kaltim.
Kemunculan video itu dikaitkan dengan upaya politisasi sekolah, jelang aksi 21 April 2026 mendatang yang akan digelar di Samarinda.
Tak sedikit warganet yang menyayangkan sikap tersebut lantaran tak berangkat dari situasi yang ril dan cenderung dipaksakan.
Akan tetapi, pernyataan warganet itu dimentahkan Pemprov Kaltim.
Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengapresiasi kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi.
Armin menjelaskan bahwa tidak ada arahan resmi kepada sekolah untuk membuat video tersebut.
Namun, pihaknya memang menyarankan agar sekolah mendokumentasikan capaian program.
Menurutnya, video-video itu dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai realisasi program unggulan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan wakilnya Seno Aji.
“Karena kami adalah pelayanan publik, termasuk sekolah, tentu kita memberikan namanya pertanggungjawaban publik,” ujar Armin, dalam laporan Tribun Kaltim.
Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Disdikbud Kaltim.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk transparansi agar publik dapat melihat langsung realisasi penggunaan anggaran, khususnya yang bersumber dari pajak masyarakat untuk membiayai pendidikan gratis.
Armin menambahkan, masyarakat tentu ingin melihat capaian nyata dari pemerintah provinsi, terutama di tengah berbagai kritik yang menyebut program tersebut belum berjalan optimal.
“Saya kira sekolah-sekolah juga punya pertanggungjawaban publik untuk memberitahu, ini loh kami sudah dapat dari gubernur dan kami menyampaikan terima kasih,” jelasnya.
Selain sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Armin menyebut video tersebut juga berfungsi sebagai laporan langsung kepada gubernur.
Menurutnya, laporan langsung dari sekolah dianggap lebih objektif dibandingkan laporan administratif dari dinas.
“Ini loh Pak Gubernur, ini sudah berjalan Pak Gubernur. Karena kalau Kepala Dinas yang melaporkan bisa saja dianggap hanya omon-omon. Belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi kita perlu dengar sendiri dari sekolah,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menilai bahwa kegiatan tersebut memiliki nilai edukatif bagi siswa dan guru.
Video ucapan terima kasih dianggap sebagai bagian dari pendidikan karakter, terutama dalam menanamkan sikap bersyukur dan menghargai bantuan yang diterima.
Terkait tudingan politisasi, Armin memberikan perbandingan dengan kejadian serupa pada tahun 2025, saat pembagian seragam gratis juga mendapat respons spontan dari masyarakat.
Menurutnya, saat itu banyak orang tua siswa yang secara sukarela mengunggah ucapan terima kasih di media sosial tanpa adanya arahan.
“Kita tidak tahu tiba-tiba orang tua mengunggah. Terima kasih banyak anak saya mendapatkan baju. Itu murni dari masyarakat dan tidak ada masalah,” pungkasnya.
