BERAU TERKINI – Mengantisipasi potensi keributan pada aksi demonstarasi massa oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim 21 April Mendatang, Satpol PP Kaltim memperkuat pengamanan aset pemerintah.
Pengamanan tersebut merupakan bagian dari metode untuk meminimalisir potensi kerusakan akibat aksi yang akan dilakukan pekan depan.
Kepala Satpol PP Kaltim Munawwar menyatakan, dalam setiap aksi terdapat potensi kericuhan atau tindakan anarkis yang dilakukan oleh massa.
Tak jarang berujung pada pengrusakan aset-aset milik pemerintah daerah.
“Ini yang perlu kami koordinasikan agar dapat segera diantisipasi,” kata Munawwar, dalam laporan Selasar.
Titik aksi pun telah terpetakan.
Sebab massa berencana untuk menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD dan kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada.
Titik itu yang akan menjadi perhatian khusus, dengan penjagaan ketat aparat keamanan dari Satpol PP dan TNI/Polri.
“Kami fokus pada pengamanan aset. Di titik-titik yang berpotensi didatangi massa, personel akan kami tempatkan untuk memastikan situasi tetap tertib,” ujarnya.
Munawwar menegaskan, pengamanan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum serta melindungi aset daerah.
Sementara pengendalian massa tetap menjadi kewenangan aparat kepolisian.
“Kami tetap berkoordinasi dengan kepolisian. Mereka yang memiliki kewenangan dalam pengendalian massa, sedangkan kami memastikan aset daerah tetap aman,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, dalam pelaksanaan pengamanan, pihak kepolisian akan memberikan dukungan melalui skema bantuan kendali operasi (BKO) untuk memperkuat personel di lapangan.
Munawwar menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Namun, ia mengingatkan agar penyampaian pendapat tetap dilakukan secara tertib dan tidak berujung pada tindakan anarkis.
“Aspirasi tentu harus dihormati, tapi yang perlu diantisipasi adalah potensi gangguan di luar itu,” katanya.
Dikabarkan sebelumnya, gelombang aksi 21 April disebut sebagai puncak dari meningkatnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mengklaim telah mengonsolidasi ribuan massa untuk turun ke jalan.
Hingga saat ini, tercatat sekitar 4.075 orang telah mendaftar untuk mengikuti aksi tersebut.
Koordinator Lapangan, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan aspirasi murni masyarakat, bukan kepentingan politik sesaat.
“Ini bukan gerakan tiba-tiba. Ini suara yang tumbuh dari bawah, dari masyarakat yang merasa tidak didengar,” ujarnya.
Aksi ini akan mengusung sejumlah isu, mulai dari dugaan nepotisme, praktik dinasti politik, hingga kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Selain itu, sejumlah kebijakan pemerintah provinsi turut menjadi sorotan.
Di antaranya pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan mencapai Rp25 miliar.
Di sisi lain, muncul kebijakan pemangkasan bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai berpotensi berdampak pada masyarakat kurang mampu.
