BERAU TERKINI – Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menyayangkan sikap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang tak mengambil langkah cepat untuk meredam amarah massa jelang aksi 21 April 2026 esok.
Padahal menurut dia pemerintah bisa turun langsung membuat ruang dialog langsung demi mendengarkan tuntutan massa.
Sebab dalam menjawab keresahan masyarakat, pemerintah dapat membuka ruang demokratis yang bisa menyerap aspirasi massa selain lewat demonstrasi.
“Tapi catatannya pimpinan harus turun langsung, jangan lewat perwakilan,” kata Demmu dalam laporan video reels instagram Media Kaltim.
Di lain sisi, dia menyebut aksi demonstrasi merupakan bagian dari sistem demokrasi.
Sebab pemerintah sangat penting untuk dikritik oleh objek kebijakan pemerintah.
Cara itu pun telah dijamin dalam undang-undang kebebasan berpendapat, sehingga jalur demonstrasi juga merupakan langkah yang konstitusional.
“Aksi ini kan hak konstitusi rakyat,” kata dia.
Ia menilai, pemerintah daerah khususnya Pemprov Kaltim seharusnya lebih aktif membuka ruang dialog terbuka bagi masyarakat.
Forum diskusi dinilai bisa menjadi alternatif yang lebih konstruktif dalam menjembatani aspirasi publik.
Bahar juga mengkritik pola komunikasi pemerintah yang dinilai belum optimal.
Ia menegaskan, forum diskusi seharusnya tidak hanya dihadiri perwakilan, melainkan langsung dipimpin oleh pengambil kebijakan.
“Tapi yang turun itu harus pimpinannya, jangan hanya perwakilan yang tidak punya kewenangan mengambil keputusan,” tegasnya.
Ia bahkan menyinggung kondisi di lapangan, di mana pejabat yang diutus kerap tidak memiliki kapasitas untuk memberikan keputusan strategis, sehingga dialog menjadi kurang efektif.
Dengan kondisi tersebut, dirinya berharap ke depan pemerintah lebih responsif dan hadir langsung dalam setiap dinamika yang berkembang di masyarakat, agar aspirasi tidak terus bermuara pada aksi jalanan.
