TANJUNG REDEB – Batik khas Berau kini melangkah lebih jauh. Dari tepian Sungai Sanggam, kini kain bermotif khas Bumi Batiwakkal itu akan dikenakan para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, usai meninjau rumah produksi Mosho Batik dan Maluang Batik pada Rabu (19/3/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, Wakil Bupati Berau, Gamalis, serta Ketua Dekranasda Berau, Sri Aslinda Gamalis.
“Kami sudah sepakat, pakaian dinas batik di Pemprov akan menggunakan batik dari Berau,” kata Seno Aji.
Keputusan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membina pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Berau. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan telah meningkatkan kualitas batik lokal, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.
“Sekalian dipromosikan di (Pemprov) Kaltim,” tambahnya.
Wagub Seno juga berpesan kepada perangkat daerah agar aktif mempromosikan batik Berau. Dengan kualitas produksi yang semakin baik, ia optimistis batik daerah ini mampu bersaing dengan batik dari daerah lain.
“Perangkat daerah harus aktif juga, bangga dengan batik lokal kita,” pesannya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menambahkan bahwa batik khas Berau merupakan hasil kreativitas daerah yang dapat dipatenkan sebagai kekayaan budaya lokal. Seluruh prosesnya, mulai dari perancangan hingga pemasaran, dilakukan di Berau.
“Tentu kami bangga dengan ini. Terima kasih, Pak Wagub,” ucapnya.
Keputusan ini semakin memperkuat keyakinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk menetapkan batik Berau sebagai seragam resmi di lingkungan pemerintahan dan sekolah.
Tak sekadar wacana, Sri Juniarsih menegaskan bahwa Pemkab Berau tengah merancang regulasi resmi terkait kewajiban penggunaan batik khas daerah.
“Aturannya sedang digodok,” terangnya.
Ke depan, Pemkab Berau juga akan mendorong sektor swasta untuk menerapkan kebijakan serupa demi mendukung perkembangan industri kecil dan menengah di Bumi Batiwakkal.
Selain itu, ia menginstruksikan kepada jajarannya untuk memanfaatkan anggaran pemerintah secara maksimal guna memastikan program pendampingan dan pembinaan UMKM berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah.
“Anggaran sudah disiapkan, dan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pembinaan,” tutupnya. (*)
