BERAU TERKINI – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dinilai politisi Gerindra telah lancang menyamakan dirinya dengan Presiden RI Probowo Subianto soal memberikan pekerjaan ke keluarga.
Pernyataan itu diutarakan Rudy Mas’ud ketika ditanya wartawan soal prakti korupsi, kolusi dan nepotisme karena memberikan pekerjaan ke adiknya Hijrah Mas’ud sebagai Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembagunan (TAGUPP) Kaltim.
Sementara Prabowo Subianto memberikan kesibukan kepada kakaknya untuk menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo.
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menegaskan kedua posisi itu berbeda.
Sebab Hashim disebut tak dibayar oleh negara untuk menempati posisi tersebut.
Sementara, posisi Hijrah Mas’ud sebagai tim ahli diberikan honorarium yang berasal dari APBD Kaltim.
“Hijrah-kan dipilih sama dia dan digaji negara. Jangan jadikan presiden sebagai tameng untuk mendistorsi presiden dengan dirinya,” tegas Afif dalam laporan Prokal.
“Itu tentu sangat beda, bahkan Pak Hashim tidak masuk dalam struktur pemerintahan Prabowo,” imbuhnya.
Ketersinggungan serupa juga disuarakan oleh Bendahara DPD Partai Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panrecalle.
Ia mengingatkan Rudy Mas’ud agar lebih etis dan berhati-hati dalam berkomentar, terutama jika menyangkut simbol negara.
Menurutnya, membandingkan urusan internal keluarga Gubernur dengan Presiden adalah tindakan yang tidak apple to apple.
“Tidak sebanding kalau bandingkannya ke Presiden. Beliau kan simbol negara,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kaltim tersebut singkat.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Afif menuntut agar Rudy Mas’ud segera mencabut pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media massa kepada Presiden Prabowo dan Hashim Djojohadikusumo.
Ia menilai alasan Rudy yang menyebut keberadaan adiknya diperlukan untuk menangani urusan privat di pemerintahan terkesan konyol, mengingat masih ada jabatan resmi seperti Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
“Lagi pula kalau dia sibuk di luar kan ada Wagub, ada Sekda. Jadi tidak perlu adik kandungnya untuk mewakilinya. Konyol itu namanya,” pungkas Afif.
