BERAU TERKINI – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan kesiapannya ketika harus dipangil oleh DPRD kaltim dalam urusan hak angket.
Hak angket tersebut berkaitan dengan tuntutan massa aksi 21 April oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim terkait dengan transparansi belanja APBD Kaltim.
Hampir selama dua bulan belakangan ini Rudy Mas’ud selalu menjadi topik hangat di publik akibat belanja daerah yang kontroversial.
Mulai dari pembelian mobil dinas Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan, hingga redistribusi peserta BPJS ke kabupaten kota di Kaltim.
“Tentu itu sangat memungkinkan (untuk dilaksanakan),” kata Rudy Mas’ud saat menggelar jumpa pers bersama awak media, di Hotel Klaro Pandurata, Kompleks GOR Kadrie Oening, Samarinda.
Rudy Mas’ud juga berkenan ketika dewan memintanya untuk membongkar data belanja yang telah disahkan pada periode APBD Kaltim 2025 lalu sampai tahun ini.
“Tapi bongkar data itu harus sesuai dengan regulasi, kan semua punya aturan,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama anggota dewan lainnya memutuskan untuk menemui massa aksi, di depan kantor DPRD Kaltim, Karang Paci, pada Selasa (21/4/2026).
Ekti Imanuel menyatakan menerima semua aspirasi dari massa aksi, termasuk mengevaluasi semua kinerja Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan wakilnya Seno Aji.
Aspirasi itu dituangkan dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh para anggota DPRD yang hadir menemui massa.
Dalam dokumen itu, terdapat poin komitmen untuk menjalankan seluruh tuntutan massa.
Diketahui terdapat tiga tuntutan, diantaranya;
- Mengevaluasi program pemerintah
- Menyetop praktik KKN dan politik dinasti di lingkungan Pemprov Kaltim
- Mengaktifkan hak angket DPRD Kaltim untuk mengevaluasi semua program Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan wakilnya Seno Aji
“Kami akan menandatangani ini, di mulai dari saya (Ekti Imanuel),” ucapnya.
