BERAU TERKINI – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, melayangkan kritik atas pendapat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud atas klaim hak prerogatif untuk penentuan nama Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
Sebelumnya, Rudy Mas’ud menyatakan penunjukan adiknya Hijrah Mas’ud di dalam tubuh TAGUPP Kaltim menjadi hak dirinya dalam menentukan kompisisi pengurus.
Klarifikasi tersebut diutarakan Rudy Mas’ud saat bertemu dengan awak media di Hotel Klaro Pandurata (eks Hotel Atlet) GOR Kadrie Oening, Samarinda, kaltim.
Pernyataan gubernur itu dianggap pria yang akrab disapa Castro itu, sebagai pandangan kepala daerah yang minim literasi hukum.
“Dia mestinya banyak belajar dan baca,” pesan Castro, dalam wawancara yang dilaporkan dalam video reels instagram Kaltim Today.
Menurutnya, hak prerogatif hanya dimiliki oleh presiden yang tak bisa disamaratakan dengan jabatan di level pemerintah daerah atau setara gubernur.
Sebab secara aturan, presiden telah diberikan hak prerogatif untuk mengisi komposisi kabinet, mengangkat jabatan di TNI/Polri, amesti hingga abolisi.
Sementara, dalam konstitusi hak prerogatif tersebut tak disebutkan secara eksplisit di dalam undang-undang.
“Itu mandat yang diberikan konstitusi kepada presiden, berdasarkan pertimbangan DPR,” kata dia.
Dia memandang, saat memberikan pernyataan tersebut Rudy Mas’ud ingin mencari legitimasi atas keputusannya yang memberikan kursi empuk untuk sang adik.
“Dia mencari legitimasi, untuk memasukkan adiknya yang tidak berdasarkan kompetensi,” ujarnya.
Di satu sisi, Castro juga melayangkan kritik terhadap penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim.
Hal ini dianggap melanggar etika penyelenggaraan pemerintahan yang sangat beririsan dengan nepotisme.
“Ini keliru, terus diikuti sama pak Rudy Mas’ud,” tegasnya.
Sebagai orang nomor satu di Kaltim, Castro meyakini Rudy Mas’ud sudah dibekali nalar dan pikiran yang dapat menilai setiap kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah.
“Harusnya jangan cari pembenara. Lakukan evaluasi atas kebijakan yang sudah dibuat,” pesan dia.
