BERAU TERKINI – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, memberikan kepastian terkait kondisi fiskal daerah di tengah isu efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa porsi belanja pegawai Pemprov Kaltim saat ini masih berada di level yang aman.
Meskipun demikian, ia memastikan bahwa pembahasan mengenai skema Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap akan dilakukan secara hati-hati. Menurut Sri, perhitungan sementara menunjukkan porsi belanja pegawai masih jauh dari ambang batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Perhitungan sementara, belanja pegawai kita sekitar 25 persen dari total APBD, jadi masih di bawah ketentuan maksimal 30 persen,” ujar Sri, Selasa (14/10/2025).
Sri Wahyuni menjelaskan, meskipun ruang fiskal masih terbilang aman, setiap kebijakan terkait TPP akan dirumuskan dengan sangat cermat. Pertimbangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kesejahteraan ASN dengan kebutuhan program pembangunan daerah.
“Selain untuk kesejahteraan pegawai, kita juga perlu menjaga agar pembiayaan program pembangunan dan prioritas visi-misi gubernur tetap berjalan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Wahyuni juga sempat disinggung mengenai isu besaran TPP pejabat struktural yang beredar di publik. Salah satunya adalah rumor yang menyebut TPP Sekda Kaltim mencapai Rp99 juta per bulan.
Menanggapi hal itu, ia memilih untuk tidak memberi jawaban langsung dan hanya melemparkan senyum. “Wah, itu pertanyaannya personal sekali. Sudah tahu juga kan, jadi enggak perlu saya jawab lagi,” katanya.
Sri kembali menegaskan bahwa pembahasan TPP masih terus berjalan dan belum ada keputusan final.
“Kita ingin kebijakan yang proporsional, sesuai kinerja dan kemampuan fiskal daerah,” tutupnya.
