BERAU TERKINI – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Husni Fachrudin alias Ayub, memberikan respons atas tuntutan massa aksi untuk pelaksanaan hak angket bagi Pemprov Kaltim, di Karang Paci, pada Selasa (21/4/2026).
Tuntutan tersebut termasuk dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani antara perwakilan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dengan DPRD Kaltim.
Dalam unggahan video instagram @kaltimkece.id, Ayub menyebut dibutuhkan tahapan di internal DPRD sebelum menggulirkan hak angket atau penyelidikan atas kebijakan Pemprov Kaltim.
Sebab dewan tak bisa secara langsung melaksanakan hak angket sebelum dilakukan interplasi atau meminta keterangan detil kepada pemerintah terkait kebijakan yang diresahkan publik.
“Karena kita tak bisa sekonyong-konyong langsung mengajukan hak angket, harus dilakukan interplasi dulu,” terangnya.

Penggunaan hak interplasi dapat digunakan terlebih dahulu.
Dengan memanggil gubernur untuk duduk bersama dengan DPRD Kaltim dalam pembahasan kebijakan pemerintah.
Semisal, terkait dengan kebijakan pembelian mobil mewah Rp8,5 miliar yang menimbulkan amarah publik.
Selain itu, DPRD Kaltim juga dapat mengonfirmasi ihwal penggunaan anggaran Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur dan wakilnya.
“Setelah interplasi terpenuhi, baru kemudian kita menuju hak angket,” ucapnya.
Ayub menegaskan bila DPRD Kaltim berkomitmen untuk melaksanakan tahapan pengaktifan hak interplasi dan angket dewan demi mendapatkan keterangan terkait kebijakan anggaran pemerintah.
“Kami berkomitmen untuk melakukan itu,” kata dia.
Pengaktifan hak tersebut, dia anggap sebagai bagian dari menjalankan fungsi legislator yang sudah diamanatkan oleh undang-undang.
Hal itu pula yang mendorong dirinya sebagai ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim untuk meneken Pakta Integritas yang diajukan oleh masa aksi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
“Sebagai ketua fraksi, saya ikut tandatangan,” ucap Ayub.
Sikap tersebut merupakan komitmen sinergi pemerintah dengan legislator terkait dengan pembehanah sistem tata kelola pemerintahan.
“Memang harus ada yang diperbaiki, gubernur siap untuk memberbaiki itu,” tegasnya.

