TANJUNG REDEB – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengutamakan bahan baku dari petani dan nelayan lokal. Regulasi khusus pun tengah disiapkan untuk memastikan hal itu berjalan konsisten di seluruh daerah.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan hal tersebut usai meninjau Pasar Sanggam Adji Dilayas, Teluk Bayur, Kabupaten Berau, beberapa waktu lalu. Ia menerima laporan adanya kenaikan harga pangan, meski masih dianggap dalam batas wajar.
“Harga sayur masih tinggi, daging juga demikian,” ujar Seno kepada awak media.
Ia memahami harga bahan pokok bersifat fluktuatif, terutama menjelang hari besar. Namun, jika harga terus bertahan tinggi, ia khawatir akan mengganggu pelaksanaan program MBG, terutama dalam menentukan komposisi gizi yang ideal.
“Karena angka inflasi daerah jangan sampai tinggi, di atas 5 itu sudah terlalu tinggi,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kaltim akan menyusun regulasi yang mewajibkan penggunaan hasil produksi petani dan nelayan lokal sebagai bahan baku utama dalam program MBG. Langkah ini sekaligus untuk memperkuat kemandirian pangan dan mendukung ekonomi lokal.
Seno juga menyebutkan rencana pembentukan koperasi bagi petani dan nelayan, yang dapat dijadikan mitra resmi para vendor pelaksana program MBG. Dengan demikian, mereka memiliki kepastian pasar dan tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
“Kalau perlu kita lakukan kontrak, petani dan nelayan harus punya pasar yang jelas,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan program kemandirian pangan, agar tidak bergantung pada bahan pokok dari luar wilayah.
“Harus pastikan program itu berjalan, jangan bergantung dengan bahan pokok dari luar,” tambahnya.
Seno Aji yang juga Ketua DPW Gerindra Kaltim itu menyampaikan bahwa program MBG sudah mulai dijalankan di Kabupaten Berau, dimulai dari wilayah pesisir selatan yang secara geografis jauh dari pusat kota Tanjung Redeb. Perjalanan ke kawasan itu bisa memakan waktu hingga enam jam.
Secara bertahap, program ini akan diperluas ke wilayah perkotaan sepanjang tahun ini.
“Kita mulai dari pesisir dulu,” katanya.
Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih memastikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto tersebut. Namun, ia menyebut teknis pelaksanaan program masih dalam pembahasan untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.
“Ini program yang tentu kami akan dukung, daerah sudah lakukan efisiensi,” kata Sri Juniarsih.
Program MBG menjadi salah satu program unggulan yang diharapkan tidak hanya menekan angka stunting, tapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat, terutama petani dan nelayan lokal. (*)
