TANJUNG REDEB – Usai pelantikan Bupati Berau Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Gamalis, Sekretaris Daerah (Sekda) Berau Muhammad Said langsung bersiap menyusun barisan.
Fokusnya adalah memperkuat barisan aparatur sipil negara (ASN) agar mampu menerjemahkan visi politik kepala daerah dalam lima tahun ke depan.
Menurut Said, birokrasi harus sigap menjadi eksekutor. Setiap program yang ditelurkan oleh kepala daerah, ujarnya, tidak boleh berhenti pada wacana dan pidato seremonial. Dibutuhkan SDM yang paham arah dan cara bergerak.
“Kami tentu di bagian pelayanan ke masyarakat, kami pastikan semua akan bertanggung jawab atas kinerjanya,” kata Said, Selasa (15/4/2025).
Ia menegaskan, pengelolaan anggaran menjadi titik strategis yang akan terus dikawalnya. Setiap pengambilan kebijakan keuangan daerah harus patuh pada regulasi yang berlaku, sekaligus berpihak pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
“Pengelolaan keuangan daerah memang jadi bagian dari tanggung jawab kami,” ujarnya.
Selain anggaran, Said juga menyoroti pentingnya regulasi yang sejalan dengan arah pembangunan. Produk hukum daerah, menurutnya, harus mampu menjadi pijakan kebijakan politik. Bukan sekadar tumpukan kertas yang kehilangan konteks.
“Tujuan yang baik itu harus dilandasi dengan aturan. Biar pemerintah tetap berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Rotasi jabatan pun menjadi perhatian. Said menyebut hal itu sebagai bagian dari pembenahan internal yang wajar dalam transisi politik. Namun ia menekankan bahwa rotasi bukan sekadar pemindahan orang, tapi upaya menempatkan individu yang tepat di posisi strategis.
“Kebijakan yang harus diambil untuk pelayanan prima ke masyarakat,” tegasnya.
Untuk menopang agenda besar itu, Pemkab Berau dijadwalkan akan melantik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama pada akhir April 2025. Said berharap proses tersebut berjalan sesuai rencana.
“Semoga akhir bulan ini bisa digelar, tidak berubah lagi,” kata dia. (*)
