BERAU TERKINI – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, mendesak pemerintah provinsi mengantisipasi potensi membengkaknya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peringatan ini terkait risiko pemotongan bantuan iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat.
Kekhawatiran itu muncul setelah mendengar paparan dari BPJS Kesehatan dalam Rapat Forum Komunikasi, Selasa (17/6/25). Terungkap bahwa capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kaltim menurun akibat pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,81 persen.
Secara khusus, tiga daerah menjadi sorotan utama karena capaian UHC-nya yang rendah. Tiga daerah itu adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Berau.
Darlis khawatir jika angka UHC di daerah-daerah tersebut terus merosot, Kementerian Kesehatan bisa menghentikan bantuan iuran bagi peserta. “Ternyata ada beberapa daerah yang cukup mengkhawatirkan, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Berau,” ujarnya.
Beban Anggaran di Depan Mata
Menurut Darlis, jika bantuan dari pusat dihentikan, maka beban pembiayaan akan beralih sepenuhnya ke pundak pemerintah daerah. Hal ini secara langsung akan berdampak pada alokasi APBD.
Politisi PAN ini menegaskan perlu ada strategi yang tepat untuk mencegah skenario tersebut. “Jika jumlah penerima manfaat berkurang, daerah akan terdampak secara langsung. Ini berpotensi meningkatkan beban APBD,” tegasnya.
Selain menyoroti potensi beban anggaran, Darlis juga meminta adanya sinergi untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan. Ia mencontohkan masalah keterbatasan jenis obat hingga fasilitas rawat inap.
Ia berharap kebijakan BPJS dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan. “Pelayanan di luar jam kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama masih menjadi kendala, sehingga pasien harus ke IGD rumah sakit dalam kondisi darurat. Kita ingin BPJS lebih fleksibel dalam menangani hal ini,” pungkasnya.
