TANJUNG REDEB – DPRD Berau menyoroti pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta penggunaan anggaran yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Catatan rekomendasi dari 30 anggota dewan tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Berau terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024 di Gedung DPRD Berau, Rabu (14/5/2025).
Rekomendasi itu juga merupakan jawaban atas LKPJ yang diberikan oleh Pemkab Berau kepada DPRD pada awal tahun lalu. Kemudian, dirampungkan pada tiga bulan setelah LKPJ tersebut diterima.
Setidaknya terdapat 11 perangkat daerah yang mendapatkan perhatian khusus dari DPRD Berau, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, RSUD Abdul Rivai, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Perikanan.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, dengan tangan terbuka menerima kritikan yang membangun tersebut. Sebab, menurutnya harus ada langkah serius untuk mengawal pembangunan daerah selama tahun tahun yang akan datang.
“Kritik ini menjadi modal baik kami untuk membangun Berau ke depan,” kata Sri Juniarsih.
Meyakinkan para anggota dewan, Bupati Sri menegaskan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Berau dan akan dibahas dalam pertemuan dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sri Juniarsih menyebut pemerintah saat ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan yang harus mendapatkan perhatian para anggota dewan.
“Kami akan perbaiki kekurangan yang ada,” sebut dia.
Dia juga mengatakan, tantangan pembangunan pemerintah harus berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Oleh karenanya, Pemkab Berau telah menyusun dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang saat ini masih dalam tahap perencanaan awal.
Dia memastikan janji politik pemerintah telah terangkum dalam dokumen pembangunan lima tahunan tersebut.
Dari dokumen itu pula, anggota dewan dan masyarakat dapat mengawasi jalannya roda pemerintahan.
“Ini akan jadi pedoman pembangunan 5 tahun ke depan,” sebutnya.
Sri Juniarsih juga meminta kepada pihak legislatif untuk bersama secara konsisten membangun sinergi dalam membangun daerah.
Dia menginginkan kritik yang konstruktif agar pembangunan ke depan tetap berada pada arah yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.”Memberikan masukan serta saran yang konstruktif kepada kami sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang,” pintanya. (*)
