BERAU TERKINI — DPRD Berau memberikan pesan tegas kepada perusahaan yang akan atau sedang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para karyawannya.
Hal ini merespons kondisi industri pertambangan di Berau yang saat ini dilaporkan sedang berada dalam situasi gelombang PHK besar-besaran.
Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian utama mereka.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, sangat menyayangkan keputusan PHK tersebut karena masyarakat tidak ada yang menginginkan hal buruk itu terjadi.
Namun, di tengah situasi sulit ini, ia memberikan catatan penting bagi seluruh jajaran perusahaan untuk tetap memprioritaskan warga asli Berau agar tetap dipekerjakan di dalam operasional mereka.
“Jangan sampai terbalik, nanti justru yang banyak masyarakat Berau yang di-PHK, orang luar yang diperkerjakan. Ini harapan kami ke situ,” ujarnya kepada Berauterkini.
Menurut Subroto, tanpa adanya kebijakan pengurangan karyawan dari sektor industri pun, angka pengangguran di Berau saat ini sudah cukup banyak.
Kondisi tersebut dipastikan akan semakin memburuk dengan adanya penambahan gelombang pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja di sektor tambang.
Ia juga mengharapkan pemerintah daerah untuk bisa bergerak cepat memimpin proyek hilirisasi industri.
Subroto memberikan gambaran strategis di mana komoditas kelapa sawit mentah dari Berau seharusnya bisa diolah sendiri menjadi minyak makan atau produk turunan bernilai tinggi lainnya yang siap dijual.
Sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang jauh lebih banyak.
“Daerah Bontang contohnya itu tanpa punya kebun sawit dia bisa hilirisasi, kenapa kita tidak, ini yang kita maksud. Jadi ini tidak main-main PHK ini ya,” ungkap Subroto.
Subroto juga menitipkan pesan khusus kepada seluruh masyarakat yang terdampak kebijakan PHK agar tidak menggantungkan asa dan harapan hidup hanya pada satu jenis pekerjaan.
Menurutnya, potensi alam di Berau ini masih menyimpan banyak alternatif lapangan kerja lain.
Salah satunya di sektor perkebunan yang dinilai sangat potensial untuk dijadikan sandaran ekonomi baru.
Masyarakat yang kini kehilangan pekerjaan diimbau untuk segera membuka diri dan beradaptasi dengan iklim kerja di sektor lain di luar sektor pertambangan batu bara yang kian fluktuatif.
“Karena kalau hanya berpusat ke tambang, ya itulah risikonya, ketika tambang pengurangan tenaga kerja maka ini lah sangat-sangat kritis begini,” tegas Subroto. (*/Adv)
