BERAU TERKINI — Pernyataan Wakil Ketua DPRD Berau Subroto yang mendorong pemerintah kampung tidak terus bergantung pada Alokasi Dana Kampung (ADK) akibat efisiensi anggaran dan lebih mandiri mencari Pendapatan Asli Kampung (PAK) mendapat respons dari Kepala Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Saidin Saputra.
Anggota DPC Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Berau tersebut menyatakan, kemandirian kampung merupakan cita-cita bersama.
Kendati demikian, ia menegaskan kemandirian tidak dapat terwujud secara instan tanpa regulasi yang kuat, proteksi, serta ekosistem kemitraan terintegrasi dari pemerintah daerah.
Saidin mengingatkan, setiap kampung memiliki potensi, letak geografis, sumber daya alam, SDM, dan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda.
“Melepas kampung sendiri untuk berpikir soal PAK tanpa dukungan intervensi kebijakan yang konkret di lapangan tentu tidak bijak dan kurang realistis. Ada permasalahan SDM, kompleksitas regulasi, dan pendampingan aktif dari pemerintah,” ujar Saidin Saputra dalam keterangan persnya, Kamis (9/10/2026).
Oleh karena itu, ia meminta Pemkab dan DPRD Berau lebih cermat dalam menyusun anggaran berbasis kebutuhan masyarakat kampung.
Pengalokasian anggaran diharapkan tidak habis pada program rutin semata, melainkan diarahkan pada kebijakan makro yang memberikan nilai tambah ekonomi serta percepatan hilirisasi sektor unggulan, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Saidin juga menekankan pentingnya optimalisasi Perusahaan Daerah (Perusda) serta peran aktif pemda dalam memfasilitasi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) agar dapat bermitra dengan perusahaan swasta skala besar di sektor tambang, perkebunan, hingga pariwisata.
“Potensi ekonomi di Berau ini sangat besar. Sektor swasta bertebaran di sekitar kampung-kampung kita. Peran pemda lah untuk hadir menjembatani BUMK agar bisa masuk ke dalam rantai pasok perusahaan-perusahaan tersebut. Perusda juga bisa menjadi mitra strategis BUMK dalam mengelola komoditas lokal,” jelas Saidin.
Ia menambahkan, jika BUMK diberi ruang legal dan akses bisnis yang nyata untuk bermitra dengan korporasi, struktur PAK akan terbentuk secara mandiri dan berkelanjutan.
“Kolaborasi yang harmonis antara kecermatan penyusunan anggaran Pemkab-DPRD, keaktifan Perusda, serta ruang kemitraan bagi BUMK adalah kunci nyata. Jangan hanya meminta kampung mandiri tanpa dibukakan jalan dan peluang bisnisnya. Mari ajak dan libatkan pemerintah kampung duduk bersama merumuskan formula terbaik demi kesejahteraan masyarakat Berau,” pungkasnya. (*)
