BERAU TERKINI – Majalah asal Inggris The Economist mengkritik kebijakan ekonomi yang diambil oleh Presiden Prabowo.
Belum genap dua tahun Presiden Prabowo memerintah namun kondisi ekonomi Indonesia diterpa sejumlah permasalahan.
Hal itulah yang menjadi tajuk pemberitaan media asal Inggris yakni The Economist dalam artikel berjudul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy,” yang terbit Kamis (14/5/2026).
Menurut laporan The Economist, kebijakan Presiden Prabowo membahayakan ekonomi dan demokrasi Indonesia.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pendekatan kebijakan fiskal yang dipilih oleh Presiden Prabowo.
The Economist menyebut, Indonesia telah meninggalkan kebijakan disiplin fiskal yang berjalan lebih dari 20 tahun.
Puncaknya terjadi saat Presiden Prabowo melakukan reshuffle dan mencopot Menkeu Sri Mulyani dan digantikan dengan Purbaya Yudhi Sadewa.
The Economist menilai, Purbaya Yudhi Sadewa tak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas soal disiplin fiskal.
“Selama lebih dari 20 tahun, Menkeu Sri Mulyani menerapan disiplin fiskal,” tulis laporan The Economist.
“Namun Prabowo memecatnya dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa yang reaktif,” tambahnya.
Menurut The Economist, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa lebih sering berkomentar soal kritikan yang muncul ketimbang memperbaiki kondisi ekonomi.
“Purbaya Yudhi Sadewa menyebut petugas Bea Cukai malas, IMF bodoh dan ekonom CitiGroup ekonom abal-abal, tak sampai di sana Purbaya juga menyebut The Economist bodoh,” lanjutnya.
The Economist juga menyoroti upaya pemerintahan Presiden Prabowo yang ingin mengubah Pilkada langsung menjadi tak langsung atau lewat DPRD.
Menurut The Economist upaya itu memiliki tujuan ingin mengembalikan Pilpres kepada MPR seperti era Orde Baru.
“Posisi Prabowo yang berambisi menghapuskan Pilkada langsung karena dinilai mahal dan rawan korupsi juga harus diawasi, sebab ada keinginan menjadikan Pemilu tak lagi langsung dan Pilpres dipilih oleh parlemen seperti era Soeharto,” katanya.
Kebijakan lain yang dikritik oleh The Economist adalah pendekatan militeristik yang dibawa oleh Presiden Prabowo.
Mulai dari retret kabinet menteri yang digelar di Akmil Magelang hingga keterlibatan TNI dalam mendukung program MBG hingga Kopdes Merah Putih.
“Presiden Prabowo seorang mantan jenderal juga memberi ruang kepada TNI untuk lebih banyak terlibat,” tulisnya.
“Hal itu terlihat dari retret kabinet menteri, hingga keterlibatan TNI yang memiliki 452 dapur dalam program MBG hingga pembangunan gudang dan kios Kopdes Merah Putih,” jelasnya.
