BERAU TERKINI — Persoalan distribusi biosolar subsidi di wilayah Maratua kembali menjadi sorotan.
Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, angkat bicara menyusul banyaknya keluhan dari para nelayan yang kesulitan mendapatkan bahan bakar saat hendak melaut.
Menurut Waris, kondisi ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut langsung denyut nadi ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung sepenuhnya pada hasil laut.
Ia menilai, distribusi BBM subsidi seharusnya menjadi instrumen pendukung bagi produktivitas nelayan, bukan justru menjadi sumber persoalan baru di lapangan yang menghambat mata pencaharian mereka.
“Kalau nelayan sampai kesulitan solar, ini jelas ada yang tidak beres. Subsidi itu tujuannya membantu mereka, bukan malah dipersulit atau bahkan diduga bocor ke pihak lain,” tegas Waris.
Waris menyoroti adanya indikasi praktik penyimpangan dalam penyaluran biosolar yang diduga tidak tepat sasaran.
Ia meminta pengawasan diperketat secara masif, terutama pada titik-titik distribusi utama seperti SPBU atau penyalur resmi.
Ketegasan terhadap oknum yang bermain menjadi hal yang mutlak dilakukan agar jatah nelayan tidak beralih fungsi untuk kepentingan usaha komersial yang tidak berhak menerima subsidi.
“Kalau benar ada oknum yang bermain, ini harus ditindak tegas. Jangan sampai jatah nelayan justru digunakan oleh pihak yang tidak berhak, seperti usaha komersial,” ujarnya.
Waris juga berharap pemerintah daerah segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi di Maratua.
Baginya, transparansi dan pengawasan yang ketat adalah kunci utama agar konflik bahan bakar ini tidak terus berulang dan merugikan nelayan kecil.
“Jangan sampai nelayan kita kalah bersaing hanya karena sulit dapat BBM. Ini soal keadilan dan keberlangsungan hidup mereka,” pungkas Waris. (*/Adv)
