TANJUNG REDEB – Masterplan penanganan banjir di Berau dinilai telah usang dan tak lagi relevan untuk pembangunan drainase di pusat kota, Tanjung Redeb.
Menurut Ketua DPRD Berau, Dedy Okto atau yang akrab disapa Deded, masterplan banjir mestinya mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan kawasan pemukiman di daerah.
“Harusnya punya ide yang lebih mutakhir, agar tak ketinggalan zaman,” kata Deded, Rabu (5/3/2025).
Sepengetahuan dirinya, saat masih menjadi tenaga honorer di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) 15 tahun silam, masterplan tersebut telah digalakkan.
Masterplan itu menjadi acuan pemerintah kala itu dalam menangani persoalan banjir. Pun saat itu, kondisi banjir tak separah sekarang.
“Mulai dari era pak Makmur, ini sudah mulai dijalankan,” bebernya.
Sementara itu, teknologi saat ini sudah mengalami perkembangan pesat, begitu pula dengan metode atau cara dalam pembangunan jangka panjang daerah.
Sehingga, persoalan pembangunan dalam mengatasi banjir mesti mendapatkan peremajaan. Tak lagi menggunakan metode lawas yang hasilnya belum teruji hingga saat ini.
“15 tahun digarap, tapi banjir masih jadi momok. Efektif tidak?” tanya dia menegaskan pernyataannya.
Ia mengaku mengetahui fasilitas yang dimiliki oleh DPUPR Berau, seperti truk penyedot lumpur. Alat yang dibeli menggunakan APBD Berau, namun operasinya tak memberikan dampak signifikan terhadap persoalan banjir.
Padahal, alat yang telah beroperasi hampir setahun itu, telah menghadapi masalah banjir yang terjadi berulang kali.
“Mesin sedot lumpur, belum efektif secara teknis,” sebutnya.
Dalam satu rapat, Deded mengaku sempat menegur pejabat teknis di DPUPR Berau. Ia meminta dengan tegas agar mesin sedot lumpur tak dioperasikan saat tak ada hujan saja. Alat itu mesti jadi kendaraan taktis yang dapat digunakan DPUPR Berau untuk mencari sumbatan laju air ke sungai, agar air tak menggenang dalam waktu yang lama.
“Jangan dipajang aja alat bagus begitu,” tegasnya lagi.
Ke depan, pemerintah diminta untuk melakukan peremajaan terhadap masterplan banjir di Berau. Ia memastikan legislatif akan ambil peran dengan mendukung program tersebut agar mendapatkan hasil kajian yang komprehensif.
“Dokumen itu harus diperbarui,” pintanya.
Ia berharap dari hasil kajian nantinya, arah pembangunan penanganan banjir di Berau tak berkutat pada perdebatan yang sama setiap tahunnya. Sehingga, dibutuhkan keseriusan pemerintah dan kolaborasi dengan DPRD Berau untuk memastikan persoalan banjir dapat diselesaikan dalam 5 tahun yang akan datang.
“Ini persoalan serius yang butuh penyelesaian segera,” kata dia.
Politisi NasDem ini juga membeberkan bahwa dalam waktu dekat Komisi III DPRD Berau akan memanggil DPUPR untuk membahas persoalan tersebut.
“Nanti ada rapatnya, teman-teman pasti dikabari,” ucapnya. (*/ADV)
