TANJUNG REDEB – Maraknya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan jalur pedestrian di arena Car Free Day (CFD) di Jalan Ahmad Yani, Tanjung Redeb, mendapat sorotan Ketua HMI Cabang Berau, Ayatullah Khomeiny.
Menurutnya, kondisi tersebut harus disikapi dengan bijak. Sebab, semangat menata ruang publik tidak boleh sampai mematikan geliat ekonomi pelaku UMKM yang bergantung pada lokasi CFD sebagai ladang usaha.
“Kita butuh solusi yang adil. Jangan sampai karena keputusan yang terburu-buru, usaha warga justru dimatikan. Ini soal penghidupan,” ujar Ayatullah saat ditemui Berauterkini, Selasa (1/7/2025).
Ayatullah menyatakan dukungannya terhadap Bupati Berau Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Gamalis yang dinilainya konsisten menerapkan prinsip inclusive governance.
Pemerintah saat ini sudah memberi ruang bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha di wilayah terpencil.
“Jika prinsip inklusif ini terus dijaga, maka UMKM tak akan kesulitan berpindah lokasi saat dibutuhkan. Asal koordinasinya cepat dan jelas,” tuturnya.
Ia pun mengingatkan agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tidak lamban dalam menindaklanjuti arahan kepala daerah.
Menurutnya, kinerja OPD harus selaras dengan visi bupati yang pro-rakyat.
“Kita tidak ingin Bupati Berau yang sudah berpihak pada warga justru jadi bahan perbincangan karena OPD-nya lambat merespons kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Ayatullah juga mengingatkan, keberadaan UMKM bukan sekadar soal ekonomi, tapi bagian dari amanah konstitusi. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Beleid itu menjamin hak pelaku usaha kecil untuk mendapatkan akses ruang usaha yang adil dan merata.
“Termasuk akses ke ruang publik strategis. Kami bersyukur, Bupati Berau selalu memberi ruang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang,” katanya.
Dia juga memaparkan dampak positif UMKM terhadap ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan data nasional, sektor UMKM menyerap 117 juta tenaga kerja atau sekitar 97 persen dari total angkatan kerja dengan usaha mikro sebagai penyerap terbesar.
Selain itu, kelompok rentan pun turut terbantu. Sekitar 96,6 persen penerima pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah perempuan. Lalu, 84,9 persen tenaga kerja usaha mikro berasal dari kelompok menengah ke bawah yang berstatus self-employed.
“Setiap unit usaha mikro rata-rata menciptakan 1,7 lapangan kerja. Ini jadi safety net saat krisis, termasuk ketika pandemi 2020 melanda,” pungkasnya. (*)
