BERAU TERKINI – Rencana aksi 21 April di Samarinda oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim diklaim sarat akan kepentingan politik praktis.
Kekalahan lawan Rudy Mas’ud dan Seno Aji pasca Pilgub 2024, disebut belum padam.
Menjadikan aksi tersebut sangat identik dengan bentuk protes yang bernuansa politis dari lawan politik.
Tuduhan serius itu dilayangkan Dewan Penasehat Tim Ahli Gubernur Kaltim, Bambang Widjojanto.
Saat ini, diketahui saat ini dirinya menjadi bagian dari Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
Dalam unggahan di kanal YouTube pada konten Obrolan Waras, pria yang akrab disapa BW ini menilai gelombang aksi tersebut diduga kuat sebagai bentuk residu politik pasca Pilgub Kaltim 2024.
Bambang mencium adanya upaya sengaja untuk mengecoh publik dengan mengemas gerakan tersebut seolah-olah murni sebagai aspirasi rakyat.
Padahal, ia menduga hal tersebut merupakan sisa-sisa pertarungan politik yang belum usai dari kontestasi demokrasi yang lalu.
“Padahal, proses Pilgub 2024 telah selesai dan masyarakat sudah menentukan pilihannya,” ujar BW, dalam laporan Kaltim Today.
Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa suara kritis yang otentik, khususnya dari kalangan mahasiswa yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, tetap harus dihormati.
Namun, ia mempertanyakan motif di balik mobilisasi yang mengarah pada narasi pemakzulan kepala daerah terpilih.
Menurutnya, isu-isu seperti anggaran hingga fasilitas pejabat publik sengaja diangkat oleh kelompok tertentu untuk membangun narasi kegaduhan.
Bambang menilai tindakan memaksakan narasi pemakzulan sebagai bentuk delegitimasi terhadap proses demokrasi yang sah dan berpotensi memicu kekacauan politik berkepanjangan.
“Dengan demikian, mobilisasi yang terjadi bukanlah aspirasi murni,” tegasnya.
Bambang meminta masyarakat untuk tetap bersikap kritis dalam menyikapi situasi ini.
Ia menekankan bahwa aksi dalam skala besar tidak mungkin terjadi tanpa adanya aktor dan orkestrasi yang mengaturnya di belakang layar.
