BERAU TERKINI – Ketua PC Tidar Berau menyanyangkan soal pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Pernyataan itu disampaikan usai elit Gerindra di DPD Gerindra Kaltim bereaksi atas pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang menyamakan penunjukan adik kandungnya dalam struktur Tim Ahli dengan hubungan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo.
Pria yang juga sebagai Anggota Fraksi Gerindra DPRD Berau, menilai analogi tersebut sebagai upaya manipulatif untuk menutupi praktik nepotisme di level daerah.
Sutami menegaskan, bahwa menyeret nama tokoh nasional sekelas Prabowo Subianto sebagai “tameng” kebijakan yang sarat konflik kepentingan, adalah tindakan yang tidak beretika.
“Kami ingatkan kepada Gubernur, jangan catut nama Bapak Prabowo dan Bapak Hashim hanya untuk melegitimasi penunjukan keluarga dalam jabatan publik,” katanya, Minggu (26/4/2026).
“Ini adalah blunder logika yang sangat memalukan,” sambungnya.
Pria yang akrab disapa dodong ini menyebut, hubungan beliau berdua adalah sinergi perjuangan ideologi bangsa selama puluhan tahun.
“Bukan penunjukan mendadak dalam struktur yang dibiayai APBD demi urusan logistik pribadi,” ujarnya.
Legislator muda Gerindra ini juga menyoroti, alasan Gubernur yang membutuhkan sosok keluarga untuk mengurus kebutuhan personal.
Bagi Sutami, alasan tersebut justru menunjukkan kegagalan dalam memahami tata kelola pemerintahan yang profesional.
“Jika tujuannya hanya untuk urusan logistik pribadi atau domestik, silakan gunakan asisten pribadi yang dibayar sendiri, jangan diformalkan masuk ke dalam sistem Tim Ahli Gubernur yang memiliki beban tanggung jawab pada rakyat,” terangnya.
“Jabatan publik bukan urusan domestik pimpinan. Rakyat berhak mendapatkan transparansi, bukan suguhan politik kekeluargaan,” lanjutnya.
Dia juga menekankan, bahwa penunjukan anggota keluarga dalam lingkaran kekuasaan formal di Pemprov Kaltim telah mencederai semangat UU Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN.
Ia mendesak agar praktik-praktik seperti ini, segera dievaluasi sebelum kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah benar-benar runtuh.
“Negara ini punya aturan main, bukan milik pribadi atau satu keluarga. Kami di Fraksi Gerindra dan TIDAR Berau, mendesak agar setiap kebijakan diletakkan di atas rel kompetensi dan etika,” jelasnya.
“Jangan biarkan Kalimantan Timur tercoreng karena kaburnya batas antara urusan keluarga dan urusan negara,” timpalnya.
Sutami meminta Gubernur Rudy Mas’ud, untuk fokus pada janji pembangunan daripada memproduksi narasi-narasi yang menyesatkan nalar publik.
“Harapan kami sederhana berhenti mencari pembenaran di atas analogi yang salah. Jalankan pemerintahan dengan profesionalisme. Kami ingin, Kaltim maju dengan sistem yang sehat, bukan karena kedekatan genealogisnya,” pungkasnya.
