BERAU TERKINI — Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mendorong Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) segera bergerak cepat membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) demi memperkuat sistem perlindungan sosial daerah.
Menurut Sumadi, keberadaan tim penindakan tersebut sangat penting untuk menjamin efektivitas penanganan berbagai macam kasus darurat.
Penanganan penindakan hukum harus dilakukan secara cepat, tepat, akurat, dan juga tanggap di lapangan.
Melalui sistem ini, para korban dipastikan akan memperoleh hak perlindungan serta pendampingan psikologis secara maksimal.
“DPPKBP3A harus segera meningkatkan peran dengan membentuk Tim Reaksi Cepat untuk memberikan perlindungan perempuan korban KDRT dan perlindungan anak korban kekerasan seksual,” ujar Sumadi.
Di samping masalah penegakan hukum, ia juga meminta agar program kerja kedinasan lebih dipertajam pada sektor hulu.
Sumadi ingin kebijakan anggaran dinas diarahkan pada upaya percepatan penurunan angka stunting anak secara masif.
Ia menilai penanganan masalah gizi buruk harus dilakukan serius melalui program berkelanjutan di masyarakat.
“Saya juga minta DPPKBP3A agar bisa merealisasikan program kerja berorientasi pada pencegahan dan penanganan stunting anak. Ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama,” katanya.
Oleh karena itu, ia mengatakan persoalan stunting dan kekerasan merupakan ancaman nyata bagi daerah.
Kedua isu krusial tersebut merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen pemerintahan.
Ia menegaskan perlunya sinergi kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat.
Kendati demikian, Sumadi juga menekankan pentingnya menggalakkan program edukasi publik mengenai konsep pembangunan ketahanan keluarga mandiri.
Menurutnya, struktur institusi keluarga yang kuat dapat ditransformasikan menjadi benteng pertahanan utama warga.
Fondasi domestik tersebut diyakini ampuh dalam mencegah timbulnya berbagai macam riak persoalan sosial di lingkungan sekitar.
“Dinas terkait perlu meningkatkan peran dalam sosialisasi dan kegiatan untuk membantu masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga,” pungkas Sumadi. (*/Adv)
