BERAU TERKINI — DPRD Berau kembali memberikan perhatian serius terhadap kondisi dunia pendidikan di wilayah pedalaman, khususnya di Kecamatan Kelay.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menilai, keterbatasan akses geografis dan minimnya fasilitas pendidikan menjadi hambatan utama yang menyebabkan banyak anak di wilayah pedalaman kesulitan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
Atas dasar kondisi tersebut, Waris meminta pemerintah daerah untuk memberikan atensi yang lebih nyata dan serius.
Menurutnya, persoalan mendasar ini tidak dapat dilepaskan dari masih buruknya konektivitas infrastruktur jalan serta langkanya fasilitas pendidikan lanjutan yang tersedia di wilayah hulu tersebut.
“Pendidikan di Kelay ini masih terkendala akses dan fasilitas. Ini sudah lama terjadi dan harus segera ditangani dengan langkah nyata dari pemerintah,” ujar Waris.
Ia memaparkan realitas sebagian besar kampung di Kecamatan Kelay saat ini hanya memiliki fasilitas pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD).
Dampaknya, ketika anak-anak berencana melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP dan SMA, mereka terpaksa harus keluar dari kampung halaman menuju ibu kota kecamatan atau kota dengan jarak tempuh yang sangat jauh serta membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.
“Banyak anak-anak yang akhirnya tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya dan akses. Ini sangat memprihatinkan,” tegas Waris.
Kondisi tersebut diperparah oleh buruknya infrastruktur jalan poros antar-kampung yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.
Hambatan fisik berupa jalan rusak ini secara otomatis mengganggu akses harian para pelajar, sekaligus melumpuhkan kelancaran pemenuhan layanan publik dasar lainnya bagi warga Kelay.
“Akses jalan yang belum memadai juga menjadi faktor penghambat. Ini saling berkaitan dengan sektor pendidikan dan layanan dasar lainnya,” katanya.
Waris menilai jika situasi ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi dari pemangku kebijakan, maka ketimpangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) antara masyarakat pedalaman dan wilayah perkotaan akan semakin melebar.
Ketimpangan ini dinilai tidak adil bagi masa depan generasi muda yang lahir di pelosok daerah.
“Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi kesenjangan yang semakin luas. Anak-anak di pedalaman harus punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemkab Berau untuk segera merumuskan langkah konkret di sektor hulu.
Beberapa solusi yang ditawarkan antara lain perencanaan pembangunan gedung sekolah lanjutan baru di Kelay.
Selain itu, penguatan dukungan program beasiswa khusus atau stimulan biaya pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan,” tuturnya.
Waris menegaskan, lembaga legislatif berkomitmen penuh untuk terus mengawal jalannya penganggaran agar program pemerataan akses pendidikan di wilayah pedalaman masuk dalam skala prioritas utama pembangunan daerah.
“Kami di DPRD akan terus mendorong agar tidak ada lagi anak di Kelay maupun wilayah pedalaman lainnya yang putus sekolah ataupun terhambat karena masalah akses,” tandasnya. (*)
