JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto tengah gencar melakukan efisiensi anggaran negara. Banyak pos-pos anggaran dipangkas bahkan dihapus sama sekali.
Namun di tengah penghematan anggaran yang digalakkan, pemerintah justru ramai mengangkat pesohor atau artis menjadi staf khusus di kementerian. Terbaru artis Deddy Corbuzier dilantik menjadi stafsus Kementerian Pertahanan bersama lima orang lainnya.
Pesohor lainnya ada nama Raffi Ahmad menjadi Utusan Khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif, Zita Anjani sebagai Utusan Presiden bidang Pariwisata, Raline Shah sebagai stafsus di Kementerian Komdigi. Dan ada juga pendengung sosial media atau buzzer Rudi Valinka sebagai stafsus Komdigi.
Jika pemerintah pusat diperkenankan mengangkat banyak stafsus, nasib berbeda diterapkan kepada para kepala daerah hasil Pilkada 2024 lalu. Para gubernur, bupati, dan walikota tidak diperkenankan mengangkat tenaga ahli atau stafsus.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, kementerian memang masih diperbolehkan untuk memiliki staf khusus.
Sebab, struktur kementerian yang tercantum dalam Peraturan Presiden (perpres) 140 Tahun 2024 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto memberikan tempat untuk pengangkatan para stafsus.
Dalam Pasal 69 Perpres tersebut mengatakan, stafsus bisa diangkat di lingkungan kementerian paling banyak lima orang yang diangkat setelah mendapat persetujuan presiden.
“Karena memang di dalam struktur organisasi (kementerian/lembaga), di dalam struktur memang diperbolehkan di dalam perpres ya,” ujar Rini dikutip Kompas.com pada Kamis (13/2/2025).
Rini mengatakan, kementerian yang baru melantik staf khusus mereka kemungkinan terlambat dalam pengangkatannya.
“Jadi, mungkin baru sempat melakukan pengangkatannya, tapi pasti itu sudah diatur,” imbuh dia.
Dia tidak menjelaskan mengenai patut atau tidaknya pengangkatan stafsus di tengah efisiensi yang dilakukan pemerintah saat ini.
Di sisi lain, pemerintah daerah mengalami nasib berbeda dibandingkan kementerian/lembaga. Karena dalih efisiensi, mereka tidak diperkenankan untuk mengangkat staf khusus.
Hal ini berlaku untuk kepala daerah hasil pemilihan serentak 2024 yang akan dilantik pada 20 Februari 2025.
Larangan ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Zudan Arif Fakhrullah, lantaran ada permasalahan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah akibat adanya efisiensi anggaran.
“Itu banyak kepala daerah yang menyampaikan kalau untuk mengangkat honorer menjadi P3K penuh waktu, anggarannya tidak ada,” kata Zudan.
Zudan kemudian menyampaikan, salah satu solusinya adalah semua daerah harus berfokus pada pengangkatan PPPK untuk diselesaikan.
Sebelum pengangkatan PPPK selesai, tidak ada daerah yang boleh mengangkat tenaga honorer baru, termasuk staf khusus ataupun tenaga ahli.
“Maka anggaran difokuskan pengangkatan PPPK. Jangan angkat tenaga ahli. Baik tenaga ahli yang nempel pada kepala daerah maupun tenaga ahli yang ditempelkan di OPD-OPD (organisasi perangkat daerah). Jangan mengangkat staf khusus,” kata Zudan.
“Karena daerahnya tidak punya uang. Karena difokuskan untuk menyelesaikan honorer menjadi PPPK,” ujar dia. (*)
