BERAU TERKINI — Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, memberikan catatan kritis terhadap kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau.
Fokus utamanya tertuju pada ketimpangan distribusi tenaga kesehatan yang dinilai belum menyentuh seluruh lapisan wilayah secara adil dan merata.
Subroto menegaskan, pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh dikesampingkan oleh pemerintah daerah.
Secara kuantitas, ia menilai jumlah nakes di Berau sebenarnya sudah mencukupi.
Namun, efektivitasnya terhambat oleh penempatan yang tidak proporsional.
“Kalau dilihat dari hitungan, sebenarnya tenaga kesehatan kita sudah cukup. Tapi dalam penempatannya belum tepat. Ada yang menumpuk di satu wilayah, sementara daerah lain justru kekurangan,” ujar Subroto.
Kondisi penumpukan tenaga medis di titik tertentu berdampak langsung pada masyarakat di wilayah terpencil.
Ketimpangan ini memaksa warga di pedalaman menghadapi keterbatasan layanan yang semestinya mereka dapatkan secara setara.
Oleh karena itu, Subroto mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan pemetaan ulang kebutuhan di setiap fasilitas kesehatan.
“Harus dievaluasi secara detail. Di mana yang berlebih dan di mana yang kekurangan. Ini penting agar pelayanan bisa berjalan merata di seluruh wilayah Berau,” tegasnya.
Penataan ulang ini dianggap sangat krusial agar tidak ada lagi ketimpangan antara fasilitas kesehatan di pusat kota dan di pelosok kampung.
Selain masalah distribusi, Subroto mengungkap fakta yang cukup memprihatinkan mengenai kesejahteraan para tenaga medis.
Ia menerima laporan terkait adanya keterlambatan pembayaran hak-hak nakes selama beberapa bulan terakhir.
Kondisi finansial ini dikhawatirkan akan merusak motivasi dan semangat kerja para pejuang kesehatan di lapangan.
“Ada laporan tenaga kesehatan yang sudah dua sampai tiga bulan belum menerima gaji. Ini tentu sangat berdampak pada semangat kerja mereka,” ungkap Subroto.
Ia memperingatkan, jika persoalan kesejahteraan dan pemerataan ini terus dibiarkan, kualitas pelayanan kesehatan di Berau akan merosot tajam.
Dampak jangka panjangnya, masyarakat mungkin akan kehilangan kepercayaan pada fasilitas lokal.
“Jangan sampai masyarakat kita harus berbondong-bondong ke luar daerah hanya karena pelayanan di daerah kita tidak optimal,” tambahnya.
Subroto juga mengingatkan, sektor kesehatan adalah bagian dari hajat hidup orang banyak yang wajib dipenuhi oleh negara.
Pemerintah daerah harus hadir dengan kebijakan yang cepat, terukur, dan berkelanjutan, bukan hanya mempertimbangkan jumlah nakes, tetapi juga aspek keberlanjutan layanan.
“Kesehatan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus hadir memastikan semua masyarakat, di kota maupun di kampung, mendapatkan pelayanan yang sama,” tutupnya. (*/Adv)
