BERAU TERKINI – Maraknya antrean panjang dan indikasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Berau mendapat perhatian serius dari kepolisian.

Satuan Reserse Kriminal Polres Berau menggelar rapat koordinasi pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi, Senin (10/8/2026).

Rakor tersebut dipimpin Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Muhammad Fajri, dan dihadiri perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, serta pengelola SPBU se-Kabupaten Berau.

Pertemuan ini digelar untuk mencari solusi atas berbagai persoalan dalam penyaluran BBM bersubsidi, khususnya terkait antrean panjang, keterbatasan kuota, hingga potensi penyimpangan di tingkat SPBU.

Rapat Koordinasi antara Satreskrim Polres Berau, manajemen Pertamina dan pengelola SPBU, Senin (10/8/7/2026).
Rapat Koordinasi antara Satreskrim Polres Berau, manajemen Pertamina dan pengelola SPBU, Senin (10/8/7/2026).

Fajri mengatakan, pengawasan perlu diperkuat untuk memastikan BBM bersubsidi tersalurkan sesuai peruntukan dan diterima masyarakat yang berhak.

“Rakor ini kami gelar untuk menganalisis berbagai persoalan mendasar di SPBU. Mulai dari keterbatasan kuota, pengawasan distribusi yang belum optimal, hingga indikasi penyalahgunaan QR Code dan identitas kendaraan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan distribusi BBM tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) apabila tidak segera ditangani.

Dalam rakor tersebut, kepolisian juga menyampaikan sejumlah arahan dan imbauan kepada pengelola SPBU serta instansi terkait. 

Salah satunya mengenai pentingnya memperketat pengawasan di area SPBU guna mencegah praktik penyalahgunaan maupun penyelewengan BBM bersubsidi.

Selain itu, penataan sistem antrean juga menjadi perhatian agar proses pengisian BBM dapat berlangsung lebih tertib dan tidak menimbulkan kepadatan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

Polres Berau bersama Pertamina, pemerintah daerah, dan pengelola SPBU sepakat memperkuat koordinasi dan pengawasan sebagai langkah tindak lanjut.

“Harapannya dapat membuat distribusi BBM bersubsidi lebih tertib, tepat sasaran, sekaligus mengurangi antrean panjang yang selama ini jadi keluhan,” pungkasnya. (*)