BERAU TERKINI — DPRD Berau menilai upaya Dinas Pendidikan Berau dalam meningkatkan partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mendapatkan dukungan penuh dari segala lini, terutama pada sektor peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Meskipun capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD telah menyentuh 96,84 persen pada 2025, angka tersebut dianggap masih menyisakan catatan penting karena belum memenuhi target pembangunan daerah secara maksimal.
Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menekankan, sisa persentase yang belum tercapai menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak di Bumi Batiwakkal.
“Ini artinya masih ada anak-anak usia dini yang belum tersentuh layanan pendidikan prasekolah,” ucapnya.
Frans Lewi meminta pemerintah daerah untuk memandang persoalan ini sebagai hal yang sangat krusial, mengingat PAUD merupakan fondasi awal dalam membentuk karakter serta kesiapan mental anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
Salah satu poin yang paling disoroti oleh politisi ini adalah masih banyaknya guru PAUD di Berau yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal Diploma IV atau Strata I.
Kondisi ini, menurut Frans, harus segera diintervensi melalui program peningkatan kompetensi yang nyata, mulai dari pemberian beasiswa pendidikan lanjutan hingga pelatihan profesional yang berkelanjutan.
“Kalau ingin kualitas PAUD meningkat, maka gurunya harus diperkuat terlebih dahulu. Jangan sampai tenaga pendidik dibebani tugas besar, tetapi dukungan peningkatan kapasitasnya minim,” tuturnya.
Selain masalah kualitas guru, Frans juga menyinggung ketimpangan jumlah lembaga PAUD negeri dan swasta di Berau.
Dari total 242 satuan prasekolah yang ada, tercatat hanya 15 Taman Kanak-kanak (TK) yang berstatus negeri, sementara sisanya dikelola secara mandiri oleh pihak swasta.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang seimbang dan tidak menganakemaskan salah satu pihak, terutama dalam hal bantuan sarana dan dukungan operasional.
“Sebagian besar layanan PAUD ditopang swasta. Maka jangan ada kesenjangan perhatian, baik dari sisi bantuan sarana, pembinaan guru, maupun dukungan operasional,” tegas Frans.
Frans juga mendorong penguatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan usia dini, khususnya di wilayah kampung dan daerah terpencil.
Hal ini bertujuan untuk mengubah pola pikir orang tua agar lebih peduli terhadap masa prasekolah buah hati mereka.
“Masih ada anggapan PAUD belum penting, padahal masa usia dini adalah periode emas tumbuh kembang anak. Ini harus terus diedukasi,” pungkasnya. (*/Adv)
