TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau, Gamalis, turut menanggapi dinamika terkait PKP2B Berau Coal. Ia mengatakan bahwa yang terpenting dari pro dan kontra perpanjangan izin Berau Coal adalah keberpihakannya kepada masyarakat Kabupaten Berau.
“Kalau diperpanjang, keberpihakannya harus jelas serta memberikan nilai positif kepada masyarakat Kabupaten Berau,” paparnya usai menghadiri Musrenbang Kecamatan Tanjung Redeb, Kamis (20/2/2025).
Ketika disinggung mengenai peran dan kontribusi Berau Coal dalam mendukung Pemkab Berau membangun ekonomi Bumi Batiwakkal, Gamalis menjawab bahwa sejauh ini kontribusi tersebut membantu, terutama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang masih berjalan.
Namun, dirinya mengaku tidak mengetahui pasti sejauh mana program tersebut berjalan.
“Memang masih remang-remang. Tapi untuk masyarakat di sekitar tambang sangat terasa,” ujarnya.
Gamalis menambahkan bahwa tak sedikit masyarakat Berau yang jauh dari area tambang merasa tidak mendapatkan apa-apa, sementara PKP2B Berau Coal ada di Berau.
“Misalnya, yang di Maratua dan Derawan, serta wilayah lain yang tidak termasuk area tambang. Makanya di penghujung PKP2B Berau Coal, muncullah reaksi-reaksi itu,” jelasnya.
Namun tidak dipungkiri, adanya sektor pertambangan di Bumi Batiwakkal menyokong pendapatan asli daerah (PAD) melalui dana bagi hasil (DBH).
Hal itu, kata Gamalis, menjadi salah satu bagian dari postur APBD Berau yang setiap tahunnya bertambah karena adanya DBH tersebut. Terlepas dari itu, Pemkab Berau menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
“Tapi, selama itu masih dapat memberikan dampak positif, kita akan terus dukung. Semua itu tergantung pemerintah pusat,” pungkasnya. (/)
