BERAU TERKINI – DPRD Berau mengimbau pembangunan yang menggunakan ADK dan DD mengutamakan kebutuhan warga kampung.
Pengelolaan alokasi dana kampung (ADK) maupun Dana Desa (DD) di Berau, diminta tidak hanya fokus pada pembangunan fisik.
Tetapi juga mengedepankan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan kampung.
Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, mengatakan, pentingnya pengawasan dan keterbukaan penggunaan Dana Desa yang digelontorkan pemerintah pusat.
Menurutnya, ADK dan DD merupakan peluang besar bagi kampung, untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi warga, hingga peningkatan pelayanan publik dapat diwujudkan apabila anggaran digunakan secara tepat sasaran.
Namun demikian, ia mengingatkan, agar pemerintah kampung tidak menjalankan program pembangunan secara sepihak, tanpa melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan.
“Pembangunan kampung akan berjalan baik kalau masyarakat ikut dilibatkan. Jangan sampai warga hanya mengetahui hasilnya, tetapi tidak pernah diajak berdiskusi sejak awal,” ujarnya, Minggu (10/5/2026).
Abdul Waris menilai musyawarah kampung harus dimaksimalkan untuk menentukan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Dengan keterlibatan masyarakat, penggunaan anggaran dinilai akan lebih efektif, dan menghindari program yang tidak memberi dampak langsung,” jeladnya.
Ia juga menekankan, pentingnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial dalam pengawasan Dana Desa.
Menurutnya, keterlibatan warga mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.
“Kalau masyarakat aktif mengawasi, pemerintah kampung tentu akan lebih berhati-hati dalam menjalankan program,” katanya.
Selain itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Berau bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk terus memperjuangkan alokasi Dana Desa setiap tahunnya.
Keberlanjutan anggaran dinilai penting, agar pembangunan kampung dapat berjalan merata dan berkesinambungan hingga ke pelosok daerah.
“Harapannya, pengawasan terhadap Dana Desa dilakukan secara berlapis, tidak hanya oleh pemerintah daerah. Tetapi juga melibatkan pemerintah kampung dan masyarakat secara langsung,” jelasnya.
