BERAU TERKINI – Polemik pembayaran ganti rugi kebun sawit milik petani yang digusur PT Berau Bara Abadi (BBA) hingga kini belum menemukan titik terang.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, meminta perusahaan membuka ruang komunikasi dan melakukan pendekatan yang lebih bijaksana agar persoalan tidak terus berlarut-larut.
Menurutnya, penyelesaian dapat ditempuh melalui berbagai skema, baik dalam bentuk tali asih maupun kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.
“Apakah nanti bisa diselesaikan secara bijaksana oleh pihak perusahaan? Apakah dalam bentuk tali asih atau kompensasi, itu yang kita dorong supaya ada jalan keluar,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).
“Kami sayangkan juga PT BBA tidak hadir pada saat RDP bersama petani, harus mereka hadir supaya cepat selesai,” sambungnya.
Meski demikian, Sakirman juga menyebut persoalan menjadi kompleks lantaran lahan yang sempat lama tidak digarap perusahaan kemudian kembali dimanfaatkan masyarakat.
“Kalau hak penguasaan tanah mungkin sudah clear. Tapi karena lama tidak digarap, masyarakat juga merasa punya hak untuk mendapatkan tali asih,” ungkapnya.
Politikus PKS tersebut menegaskan, perlu ada keterbukaan perusahaan terhadap dokumen-dokumennya, termasuk dasar hukum operasional PT BBA di kawasan tersebut.
“Kita mau tahu kapan dasar hukum perusahaan itu keluar, kapan mereka mulai beroperasi dan menanam di sana. Itu yang nanti akan kita buka lagi supaya bisa dicari formula penyelesaian yang paling solusi,” jelasnya.
Sakirman mengaku sangat prihatin terhadap kondisi para petani yang telah lama menanam sawit, namun tidak lagi bisa menikmati hasil kebunnya, terutama di saat harga sawit sedang membaik.
“Kasihan masyarakat yang sudah lama menanam. Harusnya sekarang kebun mereka sedang masa produktif dan harga sawit juga bagus. Tapi mereka tidak bisa menikmati hasilnya,” katanya.
Ia menambahkan, jika dihitung dari potensi penghasilan kebun sawit selama bertahun-tahun, kerugian petani dinilai cukup besar.
“Kalau dihitung per hektare dengan usia sawit 10-15 tahun, itu nilainya luar biasa. Belum lagi penghasilan per minggu dan per bulan yang hilang,” tuturnya.
DPRD Berau berharap seluruh pihak dapat duduk bersama mencari titik temu agar konflik berkepanjangan tersebut segera berakhir dan tidak terus merugikan masyarakat. (*/Adv)
