BERAU TERKINI – Lima provinsi di Kalimantan akan mendapatkan dana bagi hasil (DBH) pada tahun 2026 dengan nominal lebih kecil dari tahun sebelumnya.
Dana Bagi Hasil atau DBH merupakan salah satu komponen dalam transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat.
Sejumlah daerah di Indonesia termasuk lima provinsi di Kalimantan mengandalkan DBH untuk pembangunan di daerah.
Namun kebijakan pemerintah pusat pada APBN 2026 menunjukkan bahwa TKD akan dipangkas termasuk DBH.
Lima provinsi di Kalimantan yakni Kaltim, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltara akan menerima DBH lebih kecil pada tahun depan dibandingkan tahun 2025 lalu.
Bahkan penurunan DBH mencapai lebih dari 50 persen. Adapun penurunan terbesar terjadi untuk Kaltara.
Sebelumnya pada 2025, Kaltara mendapatkan Rp 627 miliar dari DBH, namun di pagu DBH tahun 2026, nominal yang didapatkan Kaltara hanya Rp 3,2 miliar.
Penurunan jumlah besar juga terjadi di Kaltim, di mana pada 2025 lalu Kaltim mendapatkan Rp 6,97 triliun dari DBH.
Namun di tahun 2026 mendatang pagu DBH untuk Kaltim hanya dianggarkan sebesar Rp 1,62 triliun.
Dihimpun Berauterkini.co.id, berikut ini perubahan DBH yang diterima provinsi di Kalimantan:
– Provinsi Kalbar dari semula Rp 293 miliar menjadi Rp 130 miliar atau penurunan sebesar 55,6 persen
– Provinsi Kalsel dari semula Rp 3,4 triliun menjadi Rp 821 miliar atau penurunan sebesar 75,8 persen
– Provinsi Kaltim dari semula Rp 6,97 triliun menjadi Rp 1,62 triliun atau penurunan sebesar 76,7 persen
– Provinsi Kalteng dari semula Rp 2,4 triliun menjadi Rp 504 miliar atau penurunan sebesar 79 persen
– Provinsi Kaltara dari semula Rp 627 miliar menjadi Rp 3,2 miliar atau penurunan sebesar 99,5 persen
Adapun Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan keluhan dari Kaltim sudah disampaikan kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Rudy Mas’ud, Kaltim sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar sudah seharusnya mendapatkan alokasi DBH yang lebih proporsional.
Dirinya berharap, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dapat mengevaluasi DBH yang diberikan pemerintah pusat kepada Kaltim.
“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujar Rudy Mas’ud dikutip dari Instagram resmi Pemprov Kaltim.
“Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” ungkapnya.
