BERAU TERKINI – Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah mendorong adanya audit keberlanjutan terhadap program dan fasilitas layanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah modernisasi yang hanya tampak di permukaan tanpa memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat.
Dorongan itu mengemuka saat rombongan dewan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Berau. Mereka meninjau dua fasilitas layanan baru, yakni Rumah Sehat Baznas (RSB) dan Gedung UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD).
Syarifatul mengapresiasi kehadiran dua fasilitas tersebut. Namun, ia mengingatkan agar program tidak berhenti pada seremoni peresmian semata.
Menurutnya, dibutuhkan rencana jangka panjang, sumber daya manusia yang terlatih, serta integrasi sistem yang baik. “Pemerintah tidak cukup membangun gedung atau menciptakan program,” katanya di Berau, Rabu (16/7/25).
Fungsi Lebih Penting dari Fisik
Politisi Golkar ini menyoroti risiko stagnasi kebijakan jika tidak dibarengi mekanisme pengawasan yang adaptif. Ia khawatir modernisasi fasilitas fiskal seperti UPTD Pajak hanya tampak canggih dari luar, namun tidak mempermudah urusan warga.
Senada dengannya, anggota dewan lain, Apansyah, menegaskan orientasi pembangunan harus bergeser dari fisik ke fungsi. Menurutnya, setiap anggaran yang digelontorkan harus memberikan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal itu diperkuat oleh Husin Djufrie yang menyebut kehadiran dewan adalah untuk memastikan setiap program memiliki dampak terukur. “Bangunan megah tidak berarti, jika tidak berfungsi secara maksimal,” jelas Husin.
“Harus ada audit keberlanjutan, terutama pada fasilitas fiskal seperti UPTD PPRD,” pungkas Syarifatul.
