BERAU TERKINI – Puluhan orang yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sipil (GMS) Berau menggelar aksi unjuk rasa terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Kantor Bupati Berau, Senin (7/9/2026).
GMS Berau menegaskan aksi yang mereka lakukan bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan atas kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini.
Sebaliknya, mereka ingin mengungkap akar persoalan yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bakar.
Perwakilan GMS Berau, Rahmat Aditya, mengatakan, selama ini, isu kelangkaan BBM kerap berujung pada saling menyalahkan antara pengecer, pemerintah, maupun pihak lainnya.
Padahal, belum ada data yang benar-benar terbuka kepada publik untuk menjelaskan penyebab persoalan tersebut.
“Hari ini sudah cukup jelas dari surat yang kami masukkan ke DPRD dan seruan yang kami sampaikan melalui media sosial. Kami ingin melihat sebenarnya di mana letak masalahnya,” ujar Rahmat pada Berauterkini.
“Selama ini isu yang berkembang selalu menjadi bola panas dan saling menyalahkan, sementara kita belum memiliki data yang valid,” sambungnya.
Rahmat menjelaskan, berdasarkan data dan aturan yang dipelajari dari BPH Migas, distribusi BBM memiliki rantai pasok yang jelas, mulai dari pasokan, pengiriman ke penyalur hingga sampai ke SPBU dan masyarakat.
Karena itu, pihaknya ingin mengetahui secara rinci titik persoalan yang menyebabkan kekosongan BBM berulang kali terjadi di Berau.
“Tugas kami hari ini adalah menyampaikan keresahan masyarakat sekaligus mengupas tuntas akar permasalahan dari mana sebenarnya kekosongan BBM ini terjadi,” tegasnya.
GMS Berau juga menyoroti pernyataan yang sebelumnya disampaikan Wakil Bupati Berau terkait kemungkinan terhambatnya distribusi BBM.
Menurut Rahmat, penjelasan tersebut masih menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat.
Ia mempertanyakan jika memang terjadi hambatan distribusi, kondisi tersebut hanya berdampak pada BBM untuk masyarakat umum, sementara pasokan BBM untuk perusahaan dinilai tetap berjalan normal.
“Ini yang ingin kami ketahui dan kami minta penjelasannya secara terbuka,” ucapnya.
Melalui aksi tersebut, GMS Berau meminta pemerintah daerah, Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas membuka data distribusi BBM secara transparan, mulai dari pasokan hingga penyaluran ke masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan data diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus ikut mengawasi distribusi BBM di daerah.
“Kami hadir meminta pertanggungjawaban dan meminta data-data distribusi dari atas sampai ke bawah. Tujuannya agar semuanya transparan, masyarakat bisa melihat dan bisa mengawasi,” tutupnya. (*)
