TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau kembali mengingatkan Pemerintah Kabupaten Berau agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar berpihak kepada rakyat.
Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai, menegaskan bahwa anggaran daerah harus menjadi instrumen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar mengakomodasi belanja rutin birokrasi.
“Selama ini kan masih terpaku dengan belanja pegawai yang nominalnya besar, harusnya anggaran itu fokus pada kebutuhan prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” ujar Rifai.
Menurut Rifai, dengan besarnya nilai APBD Berau, seharusnya tidak sulit untuk menjangkau sektor-sektor penting yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan, pengalokasian anggaran sebaiknya diarahkan untuk pembangunan sekolah di daerah terpencil, serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi akses vital warga.
Rifai menegaskan pentingnya prinsip efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan anggaran. Setiap rupiah yang digunakan, katanya, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau kebutuhan dasar ini bisa diwujudkan pasti dampaknya akan langsung terasa di masyarakat,” ucapnya.
Mantan Wakil Bupati Berau periode 2005–2010 ini berharap Pemkab Berau menyusun APBD dengan lebih strategis dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan, bahwa anggaran daerah bukanlah milik birokrasi, melainkan milik rakyat yang harus dikembalikan untuk kesejahteraan bersama.
“Anggaran adalah milik rakyat, dan itu harus kembali untuk rakyat,” tutup Rifai. (*/adv)
