BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau kembali menyoroti persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hingga kini masih memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menilai permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan keterbatasan kuota, tetapi juga tata kelola distribusi yang perlu dibenahi.
Menurut Said, pemerintah daerah terus mengusulkan penambahan kuota BBM kepada pemerintah pusat.
Namun, jumlah yang disetujui kerap tidak sebesar yang diajukan, sehingga kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.

“Yang pertama memang masalah kuota yang belum mencukupi. Kita berharap ada penambahan kuota karena yang disetujui tidak sebesar yang kita usulkan,” ujarnya.
Selain kuota, Said menegaskan tata kelola distribusi dan penjualan BBM di SPBU juga harus menjadi perhatian serius.
Ia menyinggung temuan Bupati Berau saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU beberapa waktu lalu yang mengindikasikan masih adanya praktik-praktik yang perlu dievaluasi.
“Dari sisi tata kelola distribusi dan penjualan masih banyak yang harus diperbaiki. Temuan saat sidak kemarin menjadi catatan yang harus dibenahi oleh para pengusaha di bidang itu,” katanya.
Ia menjelaskan, jenis BBM yang paling sering mengalami kekurangan adalah BBM bersubsidi, terutama solar.
Menurutnya, tingginya permintaan tidak lepas dari praktik pembelian dalam jumlah besar oleh oknum tertentu (pengetap).
“Yang paling banyak menjadi persoalan memang BBM subsidi. Karena target para pengetap itu biasanya BBM subsidi, terutama solar,” jelasnya.
Sementara untuk BBM non-subsidi, seperti Pertamax dan Dexlite, Said menilai ketersediaannya relatif aman.
Namun, belakangan antrean juga mulai terlihat pada BBM non-subsidi.
Salah satunya karena pengawasan pembelian BBM subsidi melalui sistem barcode kini semakin diperketat.
“Karena sekarang pembelian subsidi lebih ketat dengan barcode, akhirnya sebagian masyarakat beralih membeli BBM non-subsidi seperti Pertamax. Itu yang menyebabkan antrean di sana juga mulai terlihat,” pungkasnya. (*)
