BERAU TERKINI – Kekhawatiran terhadap potensi kembali turunnya Alokasi Dana Kampung (ADK) pada 2027 mulai dirasakan sejumlah pemerintah kampung di Kabupaten Berau.
Penurunan anggaran dinilai dapat berdampak langsung terhadap program pembangunan hingga pelayanan masyarakat.
Kepala Kampung Suaran, Sopiadi M, mengatakan, pengurangan ADK akan cukup terasa, terutama pada program bakti sosial yang selama ini menyentuh langsung masyarakat.
“Yang sangat berpengaruh itu bakti sosial, seperti lansia dan santunan fakir miskin. Kemudian yang kedua pasti program pembangunan,” ujarnya, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, apabila terjadi penurunan ADK secara drastis, pembangunan kampung berpotensi ikut mandek.
Kondisi tersebut pada akhirnya juga dapat memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau pembangunan mandek, maka pelayanan juga sangat berpengaruh,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah kampung juga dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK).
Menurut Sopiadi, kondisi tersebut membutuhkan strategi dan inovasi agar kampung tidak terus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Apalagi kita digenjot untuk meningkatkan PAK. Ini juga membutuhkan strategi lebih untuk mewujudkannya,” jelasnya.
Sebenarnya, Kampung Suaran memiliki modal cukup besar untuk mengembangkan sumber pendapatan alternatif.
Wilayah Suaran berada di antara sejumlah perusahaan besar, yakni PT TRH, Berau Coal, dan Kertas Nusantara.
Ia berharap, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut dapat membuka ruang kemitraan dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
Sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli kampung.
“Potensi ini yang akan kami manfaatkan ke depan. Dengan adanya perusahaan besar di sini, semoga dapat bermitra dengan BUMK supaya dapat meningkatkan pendapatan asli kampung,” tuturnya.
Selain kemitraan, Suaran juga memiliki sejumlah potensi wisata yang dinilai dapat dikembangkan.
Namun, salah satu kendalanya adalah sebagian potensi tersebut berada di dalam wilayah konsesi perusahaan.
Salah satunya Goa Melawang yang masuk dalam rencana kawasan geopark.
Di kawasan tersebut juga terdapat sarang burung alam yang dikelola PT Wallesta.
Menurut Sopiadi, potensi tersebut tetap menjadi peluang bagi Kampung Suaran untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, terlebih jika pengelolaannya dapat dilakukan melalui kerja sama yang baik dengan pihak perusahaan.
“Dengan adanya beberapa perusahaan ini, meskipun ada pemangkasan ADK, kami berharap potensi yang ada bisa membuat kampung menjadi lebih mandiri,” katanya.
Tak hanya wisata alam, Suaran juga memiliki potensi cagar budaya yang memiliki nilai historis, di antaranya sejumlah peninggalan makam yang berada di kawasan Lubang Batu.
Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi bagian dari sumber pendapatan kampung sekaligus mendukung pembangunan dan pelestarian sejarah lokal.
Ia juga menyinggung adanya penerbitan peraturan daerah terkait pungutan yang berkaitan dengan hak asal-usul kampung.
Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi kampung untuk mengatur potensi wilayahnya, termasuk dalam hal retribusi.
“Kami berharap Kampung Suaran menjadi kampung yang mandiri dan tidak bergantung dengan dana dari pusat maupun daerah,” tegasnya.
Saat ini, Kampung Suaran berstatus sebagai kampung maju dan memiliki tujuh Rukun Tetangga (RT).
Ke depan, dirinya ingin memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki untuk memperkuat kemandirian ekonomi kampung.
“Ini untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah potensi keterbatasan anggaran,” pungkasnya. (*)
