BERAU TERKINI – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Berau terus dilakukan secara kolaboratif.
Sejak pertengahan Agustus 2026, PT Berau Coal melalui Emergency Response Group (ERG), turut bergabung bersama Tim Gabungan untuk mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Berau dalam memantau hingga menangani karhutla di lapangan.
Hingga saat ini, ERG PT Berau Coal bersama sejumlah unsur terkait masih melakukan pemantauan dan penanganan di beberapa wilayah yang berpotensi maupun terdampak karhutla.
Dukungan perusahaan tidak hanya dilakukan melalui pengerahan personel dan unit pendukung.
PT Berau Coal bersama mitra kerjanya juga memberikan dukungan logistik, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun pendanaan untuk menunjang operasional penanganan karhutla.
Selain pemadaman, upaya pencegahan turut dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
Salah satunya melalui pemasangan spanduk imbauan pencegahan karhutla di sejumlah lokasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
Kepala BPBD Berau, Masyhadi Mundi, mengatakan, keterlibatan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, sangat membantu operasional penanggulangan karhutla.
“Dukungan dari pihak swasta dilakukan secara langsung, baik di posko induk maupun posko-posko di kecamatan. Hal ini sangat membantu operasional penanggulangan karhutla yang dilakukan pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu, Emergency Response & Safety Services Department Head PT Berau Coal, Andi Henry Achmad, menjelaskan, pihaknya juga melakukan pemantauan sebagai bagian dari deteksi dini terhadap potensi karhutla.
Menurutnya, pemantauan dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah platform untuk memperoleh informasi awal mengenai potensi titik panas.
Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan.
“Pemantauan juga dilakukan melalui aplikasi Sipongi dari Kementerian Kehutanan dan aplikasi Lembuswana dari Polda Kalimantan Timur,” jelasnya.
Ketika terdapat indikasi titik panas atau potensi kebakaran, pihaknya segera melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
“Kami juga menentukan langkah penanganan sesuai dengan kondisi yang ditemukan,” ujarnya.
Andi menambahkan, verifikasi lapangan diperlukan karena data hotspot dari pemantauan satelit merupakan indikasi awal anomali suhu permukaan dan tidak serta-merta menunjukkan adanya titik api aktif.
Karena itu, setiap indikasi titik panas perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Penanganan karhutla di Berau melibatkan berbagai unsur, di antaranya Pemkab Berau, BPBD, Damkar, KPHP, TNI-Polri, PMI, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), PT Inhutani, PT Hutan Sanggam Berau, relawan, perusahaan, serta pihak lainnya. (*/Adv)
