BERAU TERKINI – Pengelolaan sampah di Kabupaten Berau masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan tenaga kerja hingga sarana mobilitas dan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R).
Kepala DLHK Berau, Zulkifli Azhari, mengatakan keberadaan TPS3R juga diarahkan agar dapat berkembang menjadi kelompok atau kelembagaan yang mampu mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Karena itu, pihaknya berharap terdapat alokasi dukungan anggaran untuk menunjang operasionalnya.
“TPS3R ini kita berharap ada alokasi untuk itu,” ujarnya.
Menurut Zulkifli, persoalan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga kerja.
Keterbatasan sarana mobilitas serta kebutuhan BBM juga menjadi bagian dari kendala operasional di lapangan.
Ia menyebut, dengan jumlah tenaga yang terbatas di masing-masing kecamatan, dukungan sarana menjadi penting agar petugas dapat bekerja lebih optimal dalam menangani sampah.
“Bukan hanya tenaga kerjanya, tetapi sarana mobilitas dan BBM juga perlu. Penanganan sampah ini tidak hanya sebatas operasional tenaga kita,” jelasnya.
Selain penguatan sarana, DLHK juga berharap masyarakat turut berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
Kebiasaan membuang sampah di sepanjang jalan justru menambah beban kerja petugas dan meningkatkan kebutuhan anggaran.
“Harapan saya kepada masyarakat, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau masyarakat menjaga dari awal, itu juga berdampak pada efisiensi kita. Kita tidak banyak mengeluarkan anggaran untuk membuang sampah,” katanya.
Ia menegaskan, penanganan sampah membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, pekerjaan petugas di lapangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Terkait kebutuhan lahan untuk mendukung pengelolaan sampah, Zulkifli mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kecamatan dalam mempersiapkan lokasi apabila tersedia lahan yang dapat dimanfaatkan.
“Sementara aspek teknis nantinya akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),” tutupnya. (*)
